Demokrasi Indonesia Mahal, Fahri Hamzah: Jangan Heran Pejabat Korupsi

M Risman Amin Boti, telisik indonesia

Minggu, 05 September 2021

0 dilihat

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Foto : Repro partaigelora.id

JAKARTA, TELISIK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah, menilai demokrasi Indonesia tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi 1998.

Bahkan, Fahri menyebut, awal mula korupsi dan rusaknya demokrasi, karena biaya politik yang begitu mahal.

Menurut dia, biaya politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah menjadi bumerang untuk keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik (Parpol) di Indonesia.

"Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Oleh sebab itu, ia mengaku tidak heran ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar bisa kembali.

“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, enggak ada lagi politikus yang tidak ditangkap. Baru-baru ini yang ramai ada seorang anggota DPR dengan bupati yang merupakan istrinya ditangkap,” kata Fahri.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mengatakan, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Baca Juga: Erick Thohir Respon Kemarahan Risma Soal Bansos Tak Cair di Bank BUMN

Baca Juga: Gegara Incar Kursi Pj Kades, KPK Tahan 17 ASN

"Segera dilakukan pembenahan agar Parpol dan sistem demokrasinya sehat. Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," pungkasnya.

Lebih jauh, tambah Fahri, kehadiran Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut.

Kata Fahri, pertarungan politik merupakan pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi maupun Parpol.

“Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau, kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya,” ujar Fahri. (C)

Reporter: M. Risman Amin Boti

Editor: Fitrah Nugraha