Dewan Pers Tegaskan Akan Jadi Mitra Kritis Pemerintah
Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Sabtu, 04 Juni 2022
0 dilihat
Dewan Pers tegaskan peran media sebagai Mitra kritis pemerintah. Foto: Ist
" Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah "
JAKARTA, TELISIK.ID - Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menegaskan peran Dewan Pers terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah.
"Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis," kata Prof Azra yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta.
Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro. Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.
Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.
Mantan rektor Universitas Islam Negeri itu mengaku prihatin atas banyaknya media abal-abal saat ini.
"Medianya abal-abal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak," ujarnya.
Jurnalisme, papar Prof Azra, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Anggota Dewan Pers, Asmono
Wikan, yang menjadi pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut.
"Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers," ungkapnya. Ia mengutarakan, saat ini tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-abal. Dari jumlah itu, 43 ribu diantaranya media daring.
Untuk itu, ia berpesan agar masyarakat memahami keberadaan atau kualitas media yang ada. "Jika publik sudah tahu media yang tidak berkualitas, ya beritanya tidak usah dipercaya. Masih banyak publik yang
percaya pada media yang tidak kredibel," kata dia.
Baca Juga: Soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Tito Dilaporkan ke Ombudsman
Anggota Dewan Pers lainnya, A Sapto Anggoro, dalam seminar tersebut menuturkan, kalau ada media yang melakukan kritik pada pemerintah, itu bukan bentuk
keusilan.
"Kritik itu dilakukan pers dalam rangka menjalankan UU nomor 40/1999 tentang Pers. Tugas Dewan Pers itu antara lain memang memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan," paparnya.
Dewan Pers, kata Sapto, juga berkepentingan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers yang independen.
Pers yang independen akan melahirkan informasi yang berkualitas. "Berita yang dihasilkan pers yang independen bisa membendung berita atau informasi hoaks yang kini banyak dihasilkan media yang tidak jelas. Informasi hoaks itu bisa berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat," paparnya.
Saat ini Dewan Pers, kata Sapto, sedang berpacu untuk menjalankan beberapa program penting. Hal itu antara lain survei indeks kemerdekaan pers, pendataan dan verifikasi perusahaan pers, pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan, serta penyelesaian sengketa pers.
Sementara itu Ketua AJI Kendari, Rosniawanty Fikri mengungkapkan, media bersikap kritis itu memang perlu karena media posisinya sebagai salah satu pengawas publik.
"Jadi kritik itu jangan dijadikan sesuatu yang buruk karena memang fungsi dan tujuan media seperti itu. Bukan sebagai humas. Tapi posisi media adalah bagaimana mengawasi pemerintah supaya berjalan sesuai dengan koridor," katanya.
Lanjut Ros sapaan akrabnya, Diluar dari sikap kritis itu, jika pemerintah melakukan banyak langkah yang positif media harus tetap memberikan apresiasi serta memberitakan dampak positif dari pembangunan tersebut ke masyarakat.
Baca Juga: Resmi, Pemerintah Hapus Tenaga Honorer 2023
Ia juga menekankan wartawan harus terus bekerja sesuai dengan prosedur karena wartawan ini adalah pilar demokrasi.
"Sebut saja budaya ngamplop. Salah satu faktornya karena kesejahteraan di tempat ia bekerja belum terpenuhi," tambahnya.
Wartawan Tempo.co itu juga menambahkan, pada tahun 2021 AJI mencatat sekitar 300 media di Sultra saat ini. Hal itu tentunya memperlihatkan bahwa begitu gampangnya membuat media, apalagi online. (A)
Penulis: Ibnu Sina Ali Hakim
Editor: Musdar
