Diduga Jual BBM Subsidi Nelayan ke Penambang, Pemilik SPBU di Kolut Dilaporkan ke DPRD

Salah satu keluhannya, lanjut dia, terkait penyaluran solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk nelayan yang memiliki kartu nelayan, namun faktanya hanya segelintir orang saja yang dapat mengambil dan menyalurkan ke perusahaan tambang.

"Menurut aspirasi yang masuk, solar yang masuk ke SPBU tersebut tidak lagi diperuntukan untuk masyarakat nelayan, tapi hanya diberikan ke orang tertentu sampai 50 jerigen kemudian disalurkan ke salah satu perusahaan tambang di Kolut. Dan itu dilakukan oleh orang dekat dari pemilik SPBU tersebut," terangnya.

Tidak hanya itu, lanjut Abu Muslim, menurut informasi yang masuk ke komisi III jika semisalnya solar masuk ke SPBU malam Senin. Paginya, solar tersebut sudah habis.

"Makanya mereka juga heran, kok malam solar masuk paginya sudah habis dan saya pikir kalau hanya untuk kebutuhan nelayan solar di SPBU tersebut pasti mencukupi. Mereka sampaikan ke kami jika ada oknum dalam yang mencoba bermain dengan solar subsidi tersebut," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyatakan, terkait aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti komisi III DPRD Kolut pada hari Senin (27/9/2021), pasca sidang paripurna.

"Rencananya Senin kami mengagendakan melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang terlibat dalam jual beli BBM bersubsidi di SPBU tersebut, untuk dikonfrontir dengan aspirasi yang masuk," bebernya.

"Hanya saja pihak sekertariat belum sempat membuat surat pemanggilan, sehingga pasca paripurna Senin nanti kami mengagendakan turun langsung ke lapangan mengumpulkan data sebelum RDP," sambungnya.

Yang pasti, kata Abu Muslim, persoalan tersebut harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut kebutuhan orang banyak, dalam hal ini masyarakat nelayan.

"Jadi prinsipnya, setiap orang yang datang membawa aspirasi ke DPRD akan kami tindaklanjuti, karena kami memang diamanahkan. Salah satunya kebutuhan dasar nelayan dalam hal ini BBM subsidi dan ini harus mendapat perhatian serius," pungkasnya.

Ia juga berjanji akan bersurat ke pemilik SPBU di Desa Sapoiha, Dinas Perikanan Kolaka Utara, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak terkait dalam transaksi solar subsidi tersebut untuk menghadiri RDP yang akan digelar dalam waktu dekat ini di gedung DPRD Kolut.

Sementara itu, salah seorang pengelola SPBU Sapoiha, Ebi mengakui jika selama ini pihak SPBU telah memberi jata sebanyak 5 jerigen ke beberapa pemuda di Desa Sapoiha sebagai bentuk pemberdayaan.

Baca Juga: Catat, Ini Syarat Naik Kapal Pelni untuk Wilayah PPKM Semua Level

Baca Juga: Pesan Berantai TKD ASN Kendari Bakal Dipotong, Sekda: Hoaks

"Kami memang memberi jatah 5 jerigen ke beberapa orang pemuda. Total keseluruhan dalam sebulan itu 15 jerigen solar untuk setiap orang," terangnya.

Meski demikian, ia membantah jika ada keterlibatan orang dekat dari pemilik SPBU untuk menyalurkan solar ke salah satu perusahaan tambang di Kolut.

"Kalau masalah penyaluran ke perusahaan tambang itu kami tidak tahu, bisa jadi orang-orang yang mendapat jata ini yang menyalurkannya. Intinya kami cuma memberikan mereka jatah mau disalurkan kemana itu urusan mereka," jelasnya.

Ia juga menyatakan jika pihak pengelola SPBU tetap memprioritaskan solar untuk kebutuhan nelayan sebelum memberikan jatah ke pemuda di Desa Sapoiha.

"Sebelum kami berikan ke pemuda kami penuhi dulu kebutuhan nelayan baik dari Desa Olo-oloho, Sapoiha, ataupun desa-desa lain yang dekat dari SPBU dan memiliki kartu nelayan atau rekomendasi dari instansi perikanan," tukasnya.

Menurutnya, SPBU Sapoiha merupakan milik H. Jumardin dan dikelola oleh adiknya H. Bahar setiap bulannya, SPBU Sapoiha tersebut mendapat pasokan solar dari Depok Pertamina Kolaka sebanyak 6 kali. (B)

Reporter: Muh. Risal

Editor: Fitrah Nugraha