Disiplin ASN Rendah, Wabup Muna Wacanakan Enam Hari Kerja
Sunaryo, telisik indonesia
Sabtu, 23 Oktober 2021
0 dilihat
Wakil Bupati (Wabup) Muna, Bachrun Labuta saat memberikan sambutan dalam penandatanganan MoU antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Foto: Sunaryo/Telisik
" Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna sangat rendah. "
MUNA, TELISIK.ID - Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna sangat rendah.
Hal tersebut dibuktikan kala Wakil Bupati (Wabup) Muna, Bachrun Labuta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di organisasi perangkat daerah (OPD), dia menemukan banyak ASN tidak berkantor.
Bachrun sendiri masih montolerir kehadiran para abdi negara itu di situasi pandemi COVID-19. Namun ke depan ia tidak mau melihat lagi para pegawai seenaknya berkantor.
"Kita masih maklumi di masa pandemi, mereka bisa menjalankan tugas di rumah, tapi tahun 2022 tidak ada lagi yang malas," kata Bachrun, Sabtu (23/10/2021).
Menurut Bachrun, teori disiplin itu bukan karena aturan. Numun harus lahir dari kepribadian masing-masing. Karena tanpa kesadaran diri, maka otomatis akan ogah-ogahan terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
Baca juga: Pemkab Butur Raih WTP dari Kementerian Keuangan
Baca juga: Warga Koltim Temukan Bayi Depan Pintu Rumah
"ASN itu kalau diatur pasti dilanggar. Makanya, harus lahir dari kepribadian," ujarnya.
Ia melihat lima hari kerja selama ini tidak efektif. Banyak ASN ketika sudah pulang istirahat siang, tidak kembali lagi ke kantor. Karena itu, ia mulai mewacanakan mengembalikan enam hari kerja dengan jam pulang kantor pukul 14.00 Wita.
"Soal enam hari kerja itu, saya akan koordinasikan dulu dengan Pak Bupati," terangnya.
Lalu bagaimana dengan tunjangan penghasilan pegawai (TPP)? Katanya, tidak jadi masalah. Tinggal dicarikan suatu regulasi.
Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba sepakat bila waktu kerja ASN dikembalikan ke enam hari dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Soal TPP, ia tetap memprioritaskan pada tahun 2022. Karena itu, ia menekankan para ASN agar terus meningkatkan etos kerja dan menciptakan inovasi dalam rangka memajukan daerah. (B)
Reporter: Sunaryo
Editor: Haerani Hambali
.jpg)
