Pemkab Butur Raih WTP dari Kementerian Keuangan

Aris, telisik indonesia

Jumat, 22 Oktober 2021

0 dilihat

Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah (kemeja putih) saat menerima penghargaan opini WTP. Foto: Aris/Telisik

BUTON UTARA, TELISIK.ID - Pemkab Buton Utara (Butur) menerima piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Menteri Keuangan RI.

Piagam penghargaan opini WTP dari Kementerian Keuangan RI ini diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Baubau, Hariyanto, dan diterima langsung oleh Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah di aula Bappeda Butur, Jumat (22/10/2021).

Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah mengatakan, atas nama Pemkab Butur mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala KPPN Kota Baubau yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyerahkan secara langsung piagam penghargaan atas opini WTP.

"Ini adalah merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Butur," ucap Ridwan Zakariah.

"Dan semoga ini menjadi spirit bagi kami semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan yang baik, sekaligus mempertahankan Opini WTP," sambung politisi PAN ini.

Lebih lanjut, Ridwan Zakariah mengatakan, opini WTP bukan tujuan akhir dari penataan dan pengelolaan keuangan, akan tetapi bagaimana usaha dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengelolaan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, kata Ridwan Zakariah, Opini WTP adalah keyakinan yang memadai tentang penyajian material atas LKPD, efektivitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Dengan demikian, kata orang nomor satu di Butur ini, Opini WTP dapat memberikan gambaran dan informasi kepada publik bahwa APBD Kabupaten Butur telah dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Sehingga kita mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.

Untuk mencapai opini WTP merupakan ikhtiar yang terus dilakukan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemda.

Ridwan Zakariah mengatakan, laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya selalu menghasilkan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

Baca Juga: Warga Koltim Temukan Bayi Depan Pintu Rumah

Namun berkat komitmen kerja keras semua pihak untuk memperbaiki tata kelola keuangan, maka sejak tahun 2018 perjuangan dan kerja keras semua pihak telah membuahkan hasil, yaitu mendapatkan Opini WTP hingga saat ini.

"Olehnya itu lewat kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama para kepala OPD beserta jajarannya, karena prestasi ini tidak dapat akan dicapai tanpa dukungan dan komitmen kita bersama," paparnya.

Bupati Butur ini berharap agar kualitas dan penyajian laporan keuangan kedepan semakin baik, peresentase penelusuran tindak lanjut laporan hasil pemeriksa keuangan semakin tinggi, sehingga Opini WTP bisa terus dipertahankan.

Baca Juga: Kadis Dikbud Sultra Angkat Bicara Soal Siswa Dipukul hingga Babak Belur

"Kami sampaikan pula bahwa kedepan untuk mempertahankan Opini WTP tentu banyak hal yang mesti harus diperkuat," imbuhnya.

Lanjut Ridwan, Pemkab Butur tentu tidaklah mungkin dapat bekerja sendiri untuk mempertahankan Opini WTP, tetapi butuh dukungan dari pihak lain, salah satunya lembaga Kementerian Keuangangan.

"Kami butuhkan dukungannya dalam bentuk hard power dan soft power," ucapnya.

Riswan Zakariah juga menjelaskan, dukungan hard power yakni Kementerian Keuangan melalui KPPN Provinsi Sultra untuk tidak jenuh terus memberikan penegasan-penegasan dan kalau perlu diberikan sanksi jika dalam hal pengelolaan keuangan daerah ada yang menyalahi prosedur.

"Supaya itu semua menjadi perhatian entitas pelaksana dan penanggung jawab keuangan daerah agar tidak terulang kembali," jelasnya.

Sedangkan dukungan dalam bentuk soft power, lanjut Ridwan Zakariah, yakni dengan peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam hal pengelolaan keuangan berupa pelatihan-pelatihan, bimbingan tekhnis, workshop, dan pemberian aplikasi-aplikasi teknologi informasi untuk memudahkan aparatur Pemda dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangannya.

Selain itu lewat kesempatan ini, ia juga berharap kepada kepala KPPN sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membantu menfasilitasi kabupaten/kota di Sultra, termasuk Butur untuk mendapatkan tambahan dana transfer berupa dana insentif daerah sebagai reward atas Opini WTP.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala KPPN Provinsi Sultra dibacakan oleh Kepala KPPN Baubau, Hariyanto mengatakan, karena pengelolan keuangan yang baik, Opini WTP kembali diraih Pemkab Butur.

"Pada tahun ini Pemkab Butur kembali berhasil memperoleh opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2020," katanya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam penyerahan piagam penghargaan ini yakni Wakil Bupati Butur, Ahali, Sekretaris Daerah Butur, Muhammad Hardhy Muslim, dan para kepala OPD lingkup Pemkab Butur. (B-Adv)

Reporter: Aris

Editor: Fitrah Nugraha