Diskusi Pemerintah dan Akademisi jadi Cara Wujudkan Pembangunan yang Baik

Andi Irna Fitriani, telisik indonesia

Selasa, 14 Juni 2022

0 dilihat

UHO Kendari selalu membuka diri kepada para bupati dan wali kota atau pemerintah provinsi untuk berkunjung ke kampus, dalam hal untuk mendiskusikan terkait mengawal kebijakan yang tepat sasaran. Foto: Ist

KENDARI, TELISIK.ID - Diskusi antara pemerintah dan akademisi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik.

Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari usai menghadiri seminar nasional terkait pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di wilayah pengelolaan perikanan 713 dan 714 Negara Republik Indonesia, Selasa (14/6/2022).

Ia menyampaikan bahwa pihaknya selalu membuka diri kepada para bupati dan wali kota atau pemerintah provinsi untuk berkunjung ke kampus.

"Dalam hal untuk mendiskusikan agar kita mengawal kebijakan mereka itu bisa tepat sasaran dan tepat kegiatannya serta tepat programnya," ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa diskusi bukan hanya mencakup pada satu sektor saja, akan tetapi ada banyak sektor yang bisa didiskusikan bersama, agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

"Bukan hanya perikanan saja, seperti hari ini tapi hampir pada semua sektor misalnya bidang pertanian, pertambangan dan lain sebagainya," ujarnya.

Baca Juga: Berawal Hobi, Ibu Rumah Tangga Ini Jadikan Limbah Cangkang Kerang Sumber Penghasilan

Ia menyampaikan kepada setiap forum, agar pemangku kebijakan seyogyanya dapat berdiskusi dengan akademisi.

"Forum mana saja saya selalu menyampaikan kepada bupati dan gubernur agar kita diskusi bagaimana proses pembangunan di Sultra berjalan maksimal," katanya

Giat itu kata dia, nantinya bukan hanya jadi diskusi ilmiah, melainkan dapat juga dilandasi dengan pemahaman kepentingan fakultas, khususnya kepentingan Fakultas perikanan dan ilmu kelautan untuk saat ini.

Baca Juga: Aplikasi E-PKK Sulawesi Tenggara Diluncurkan, Ini Fungsinya

Tempat sama, Dekan FPIK UHO, Prof. La Sara mengatakan bahwa saat ini pemangku kebijakan di daerah wilayah Sultra belum memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan yang ada.

"Kita belum melihat wilayah pengelolaan perikanan itu dimanfaatkan secara optimal. Selama ini yang mendorong itu adalah karena alamiah dari masyarakat Sultra," ujarnya.

Lanjut ia menyampaikan, bahwa untuk peserta seminar mencakup seluruh dosen FPIK se-Sultra, Dinas Perikanan dan Kelautan se-Sultra, Badan Litbang se-Sultra, Bapeda-se Sultra, mahasiswa dan diikuti secara daring dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. (B-Adv)

Penulis: Andi Irna Fitriani

Editor: Musdar