DPR Minta Pemerintah Evaluasi Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi

Marwan Azis, telisik indonesia

Sabtu, 25 Juli 2020

0 dilihat

Ilustrasi proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara online dengan menggunakan smartphone. Foto : cips-indonesia.org

JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan sekolah saat ini.

Pasalnya, ada banyak keluhan dari orang tua murid terkait dengan kesulitan yang mereka hadapi dengan pola belajar-mengajar yang diterapkan. Keluh kesah tersebut banyak tersebar di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, merespon berbagai keluhan orang tua murid terkait kesulitan dialami selama proses belajar Online di masa Pandemi COVID-19.

Teranyar, Dimas Ibnu Alias, seorang siswa SMPN di Rembang, yang terpaksa belajar di sekolah sendirian akibat tidak memiliki Smartphone untuk mengikuti pelajaran dari sekolah.

"Kasus seperti Dimas ini diyakini banyak di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, ada banyak warga masyarakat yang tidak bisa mengakses internet. Terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok dan daerah-daerah perbatasan," kata Saleh kepada Telisik.id di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Dikatakan, keluhan terkait proses belajar mengajar ala Pandemi Covid-19 ini paling banyak dirasakan ibu-ibu rumah tangga. Sebab, merekalah yang tinggal di rumah dan mengawasi kegiatan belajar mengajar anak-anaknya. Para suami, biasanya pergi bekerja untuk mencari nafkah keluarga.

Di antara keluhan yang banyak disampaikan di media sosial antara lain, pertama, tidak memiliki Smartphone atau komputer untuk mengakses pembelajaran dari sekolah.

Selain itu, ada banyak keluarga yang tidak mampu membeli kuota internet untuk Online. Kalaupun ada, mereka tidak bisa memakainya setiap hari karena keterbatasan budget.

"Bayangkan kalau anak yang sekolah tiga atau empat orang di keluarga tersebut. Itu berarti, orang tuanya harus membeli tiga atau empat alat Smartphone atau komputer. Kuota internet yang dibutuhkan pun pasti akan lebih besar," ujar Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

Baca juga: Cegah Kerusakan Ekosistem Laut dengan Membuat Rumah Karang

Belum lagi saat belajar lanjut Saleh, ketika anak yang satu minta dibantu, anak yang lainnya sudah memanggil ibunya untuk mengerjalam hal lain. Perlu diingat, tidak semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu semuanya dapat dipahami oleh orang tua murid.

Selain itu, ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan. Praktis dengan pola belajar seperti ini, orang tua siswa dipastikan akan menghabiskan waktu untuk mengurus pelajaran-pelajaran anak-anaknya. Padahal, urusan rumah tangga bukan hanya soal sekolah, tetapi ada banyak hal lain yang mungkin lebih kompleks.

Kedua, anak-anak yang belajar di rumah sering sekali kurang tertib. Sebab, aturan yang selama ini diberlakukan di sekolah, tidak semuanya bisa dilaksanakan di rumah. Tidak jarang, anak-anak banyak yang belajar tidak fokus.

"Bagi yang punya Smartphone dan komputer, sering juga disalahgunakan anak-anak. Di sela-sela proses belajar mengajar itu, mereka juga bermain game. Kalau dulu orang tua dinasehati untuk tidak memberi Smartphone pada anak, sekarang ini orang tua malah dituntut untuk menyiapkannya. Ini sangat dilematis dan perlu dicarikan solusinya," imbuhnya.

Ketiga kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini, ada banyak pelajaran yang memerlukan praktikum dan juga praktik lapangan. Katakanlah misalnya, pelajaran biologi, kimia, dan fisika. Pelajaran-pelajaran tersebut sering sekali harus dengan praktikum. Dengan belajar jarak jauh, praktikum itu akan terkendala.

"Pelajaran olah raga juga begitu. Kalau di sekolah, siswa-siswi kan juga bisa langsung berolahraga di lapangan. Guru langsung mengajari murid. Sekarang ini, olah raga tersebut tentu akan sulit diterapkan," tuturnya.

Seraya menambahkan, walaupun pola belajar mengajarnya dilakukan jarak jauh dan secara online,  tapi tidak berpengaruh pada pembayaran SPP. Terutama anak-anak yang belajar di sekolah swasta.

"Biaya yang dikeluarkan tetap sama. Padahal, proses belajar mengajar yang dilakukan sebagian besar sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Ini kan tentu tidak adil bagi para orang tua siswa," pungkasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin