DPR Minta Pemerintah Realistis Tetapkan Angka Pertumbuhan Ekonomi
Marwan Azis, telisik indonesia
Rabu, 02 September 2020
0 dilihat
Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly. Foto: Ist.
" Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly menyebut, pemerintah dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 harus terukur dan realistis.
Menurut Junaidi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen perlu dikaji lebih mendalam lagi.
"Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," ujar Junaidi saat menanggapi paparan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Ruang KK 1 DPR di Jakarta, Rabu, (2/9/2020)
Anggota Fraksi PKS ini mengatakan, pemerintah harus fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024.
Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries.
Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi COVID-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Mulai September PNS Dapat Tunjangan Pulsa Hingga Rp 400 Ribu Per Bulan
Selain itu lanjutnya, pencapaian target dan peningkatan ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk.
Tercatat pada triwulan II tahun 2020, angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.
Ia mendesak, pemerintah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.
Semasa pandemi ini kata dia, daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun, bahkan menurut data Bappenas, daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun.
"Namun di sisi lain untuk menangani krisis kesehatan, PSBB menjadi kebutuhan," tandasnya.
Reporter: Marwan Azis
Editor: Kardin
