DPRD Buton Selatan Sentil Peletakan Batu Pertama Kantor Bupati Molor hingga Pertengahan Tahun

Ali Iskandar Majid, telisik indonesia

Selasa, 02 Juni 2026

0 dilihat

Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, dan Gedung DPRD di awal beroperasi pasca revitalisasi. Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan melayangkan kritik keras terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, menyusul tersendatnya realisasi proyek strategis daerah yang menggunakan skema anggaran tahun jamak (multi-years).  

Penundaan peletakan batu pertama kantor bupati yang berlarut-larut ini memicu keresahan publik dan menempatkan lembaga legislatif dalam posisi tersudut akibat lemahnya eksekusi di tingkat eksekutif.  

Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, mengungkapkan kekecewaannya atas pergeseran time schedule (jadwal pelaksanaan) proyek yang seharusnya sudah memasuki tahapan krusial sejak bulan lalu.

Berdasarkan perencanaan awal Dinas Pekerjaan Umum (PU), prosesi peletakan batu pertama dijadwalkan matang pada Mei 2026. Namun, agenda tersebut kembali molor hingga pertengahan tahun.  

"Kita pernah perencanaan di awal tahun, bulan Mei kemarin sesuai time schedule Dinas PU harusnya sudah peletakan batu pertama" ungkap Dodi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga: Orientasi CPNS Baubau Dibekali Nilai Dasar ASN dan Budaya Kerja Lokal Buton

"Kalaupun jadinya di bulan ini, minimal 20 Juni 2026 sudah harus peletakan batu pertama," lanjutnya.

Menurut Dodi, alasan Dinas PU yang berdalih adanya gagal lelang pada sektor pengawasan mencerminkan buruknya perencanaan mitigasi risiko oleh pihak eksekutif.  

Ia menilai persiapan dokumen seharusnya sudah rampung sejak triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

Akibatnya dampak dari kelalaian ini, kata Dodi, DPRD kini menanggung beban sosial dan moral dari masyarakat yang menuntut realisasi pembangunan fisik.  

"Publik yang tidak mengetahui kendala teknis birokrasi cenderung menyalahkan DPRD karena dianggap mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujar Dodi.

Pihak legislatif mengklaim telah memberikan dukungan penuh, mulai dari payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) multi-years hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan.  

Setelah mundurnya jadwal peletakan batu pertama ke akhir Juni, Dodi memproyeksikan progres fisik pembangunan baru bisa berjalan pada awal Juli.

Ia menilai waktu yang kian menyusut di pertengahan tahun ini dikhawatirkan akan mengancam target penyelesaian proyek.

"Harusnya hal ini sudah dari jauh-jauh hari dipersiapkan dari Januari, Februari, Maret, sampai masuk Mei. Ini kan terlambat sekali," tambahnya.

Merespons sorotan tajam dari parlemen, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Harwanto, memastikan proses administrasi kini telah memasuki tahapan final.  

Baca Juga: Ridwan Bae Minta Buka Blokir Jalan Mantobua-Lohia dan Janji Dikerjakan Tahun Ini

Pihak eksekutif menepis adanya kendala prinsipil, melainkan faktor eksternal makroekonomi yang memengaruhi kalkulasi proyek.

"Tidak ada kendala, hanya memang ini karena fluktuasi harga dan akibat geopolitik serta geoekonomi yang bermasalah," jelas Harwanto kepada telisik.id.

Kendati sempat terkendala dinamika ekonomi global yang berdampak pada penyesuaian harga barang, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap optimis dapat mengejar ketertinggalan target.  

Pihak eksekutif berkomitmen untuk merealisasikan peletakan batu pertama sebelum pengujung bulan ini.

"Ditargetkan Juni ini sudah bisa peletakan batu pertama," pungkas Haswanto.

Masyarakat Buton Selatan kini menanti pembuktian komitmen tersebut, mengingat proyek ini telah menyedot perhatian dan anggaran daerah yang tidak sedikit. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS