DPRD Kolaka Utara Temui Ridwan Bae Bahas Kelanjutan Pembangunan Bandara

Muh. Risal H, telisik indonesia

Sabtu, 08 Juli 2023

0 dilihat

Ketua Komisi II dan I Abu Muslim dan Muhammad Syair serta anggota legislatif lainnya, H. Incing dan Adi Putra bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, membahas tindak lanjut pembangunan bandara di Kolaka Utara. Foto: Ist.

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Anggota legislatif Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terus berupaya membantu pemerintah daerah agar percepatan pembangunan infrastruktur transportasi oleh pemerintah pusat, khususnya bandar udara (bandara) yang terletak Kecamatan Kodeoha, segera terealisasi.

Upaya yang dilakukan empat orang delegasi DPRD Kabupaten Kolaka Utara, yakni Ketua Komisi II Abu Muslim (Golkar) Ketua Komisi I Muhammad Syair (PKB), H. Incing (PPP) dan Adi Putra (Gerindra) dengan menemui Wakil Ketua Komisi V DRI RI, Ridwan Bae, Rabu (21/6/2023) lalu di gedung DPR RI di Jakarta, dianggap penting.

Pasalnya komisi ini merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beberapa kementerian lainnya dalam membahas dan menetapkan alokasi anggaran yang bersifat tahunan. Khususnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi bersama investor asal Korea juga bertemu Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di kantor Kementerian Perhubungan.

Secara substansi, pertemuan Pj Bupati Kolaka Utara dengan Menteri Perhubungan dan kunjungan perwakilan DPRD Kolaka Utara di ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, membahas percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya bandara yang bangunan awalnya telah menyedot APBD hingga puluhan miliar rupiah.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim, sejak awal Ridwan Bae yang juga anggota DPR RI perwakilan Sulawesi Tenggara ini merespon baik pembangunan bandara di Kabupaten Kolaka Utara.

Baca Juga: Sempat Viral, Ridwan Bae Tinjau Proyek Peningkatan Kawasan Kumuh Lagasa Muna

Respon positif politisi senior Partai Golkar itu ditunjukkan dengan memboyong Kementerian PUPR dan Kepala Otoritas Bandara Wilayah Timur mewakili Dirjen Hubdat Kemenhub, meninjau langsung lokasi pembangunan bandara, Kamis (14/10/2022) lalu.

"Saat bertemu beliau, kami menyampaikan jika Penjabat Bupati Kolaka Utara pada hari yang sama juga bertemu dengan Menteri Perhubungan bahas tidak lanjut pembangunan bandara. Infonya, Menhub memberikan lampu hijau dan akan mengucurkan anggaran secara bertahap," kata Abu Muslim, Sabtu (8/7/2023).

Gambaran singkat pertemuan Parinringi dan Budi Karya Sumadi oleh delegasi legislatif Kolaka Utara dengan Ridwan Bae, mendapat apresiasi luar biasa dari mantan Bupati Muna dua priode itu. Ia siap berjuang untuk kelanjutan pembangunan bandara di Kolaka Utara kalau Kemenhub telah memberikan lampu hijau.

"Beliau (Ridwan Bae) menyampaikan ke kami dalam pertemuan itu. Pihaknya akan berjuang untuk kelanjutan pembangunan bandara di Kolaka Utara, jika Kemenhub telah memberikan lampu hijau," terangnya.

Meski demikian, lanjut Ketua DPD II Partai Golkar Kolaka Utara ini, percikan APBN tahun 2023 untuk bangunan bandara tidak ada. Besar kemungkinan di perubahan anggaran juga tidak masuk.

"APBN 2023 tidak ada. Terkecuali perubahan anggaran, tapi kami lihat juga hampir masuk pembahasannya," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi partai berlambang pohon beringin ini menuturkan, target perampungan pembangunan bandara di tahun 2024 agak berat.

"Pada intinya komunikasi yang dilakukan eksekutif dan legislatif dengan pemerintah pusat tetap terbangun dan insyaAllah 2024 percikan anggaran dari APBN untuk pembangunan bandara pasti ada," bebernya.

Diketahui, salah satu poin penting dalam pertemuan Pj Bupati dan Menteri Perhubungan yang berlangsung di Kantor Kemenhub, pada Rabu (21/6/2023) lalu, yakni percepatan pembangunan bandar udara (Bandara) Kolaka Utara untuk meningkatkan aksebilitas, mobilitas, pertumbuhan ekonomi dan industri di Kolaka Utara.

Selain bandara, pembangunan pelabuhan peti kemas dan persiapan pelabuhan industri di Kolaka Utara jadi bagian penting dari rencana pengembangan infrastruktur transportasi yang masuk agenda perbincangan dalam pertemuan itu.

Parinringi yakin keberadaan pelabuhan peti kemas di Kolaka Utara bakal membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong daerah penghasil ore nikel terbesar kedua di Sulawesi Tenggara ini menjadi pusat perdagangan yang lebih berkembang.

Sementara kehadiran pelabuhan industri yang terintegrasi dengan baik dapat memenuhi kebutuhan sektor industri yang berkembang pesat di Kolaka Utara. Pembangunan infrastruktur transportasi ini tidak hanya membuka peluang baru di sektor perdagangan dan industri, namun juga sektor pariwisata.

"Kami merasa sangat bersyukur dan terhormat atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi," ujarnya.

Baca Juga: Ridwan Bae, Nyaleg Dulu Baru Nyagub

Pertemuan Kadis DPMPTSP Sulawesi Tenggara bersama Menhub dan investor Korea serta komunikasi yang dilakukan legislatif Kolaka Utara dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan serta membuka peluang baru untuk kerja sama di sektor infrastruktur transportasi dan investasi di Kolaka Utara.

"Ini wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan investor asing untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang akan mengangkat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten I Setda Kolaka Utara, Muchlis Bahtiar menyampaikan, upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memuluskan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya bandara, sudah maksimal.

Bahkan sejak masa pemerintahan Nur Rahman Umar hingga kini, Pemkab Kolaka Utara terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar bangunan bandara yang terletak di Desa Lametuna dan Kalu-kaluku segera rampung.

Muchlis juga menyampaikan jika kewenangan pemerintah daerah sudah  rampung dengan digelontorkannya anggaran puluhan miliar untuk pembebasan lahan, pembangunan talud, dan penimbunan.

"Sekarang kewenangan berada di tangan pemerintah pusat, terlebih pembangunan infrastruktur Bandara Kolaka Utara telah masuk dalam RPJMN karena itu masanya sampai pada tahun 2024 mendatang," bebernya. (A-info)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS