Enam Demonstrasi Besar-besaran di Era Jokowi

Protes ini bermula dari keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK memutuskan bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah.

Namun, Baleg DPR RI mengubah aturan ini, memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan tetap berlaku bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Keputusan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang diusung oleh MK.

Baca Juga: Jokowi Berulang Kali Sebut Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat

Keputusan kontroversial ini semakin memperkeruh situasi politik nasional. Massa mahasiswa dan buruh merasa pemerintah terlalu dominan dan cenderung mengabaikan suara rakyat.

Mengutip CNBC Indonesia, berikut deretan demonstrasi besar-besaran yang terjadi:

1. Demo Pemilu 2019

Gelombang protes besar-besaran pertama yang mengguncang era Jokowi terjadi pada Pemilu 2019. Pada 21-22 Mei 2019, aksi demo yang berujung kerusuhan terjadi di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat.

Aksi ini digelar oleh pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kecewa dengan hasil Pemilu 2019. Kerusuhan tersebut menyebabkan bentrok antara massa dan aparat di beberapa titik di Jakarta. Meskipun demikian, tidak terjadi penjarahan besar-besaran. Kerusuhan ini menelan korban jiwa, dengan enam orang dilaporkan meninggal dunia.

2. Demo Tolak RUU KUHP

Protes besar lainnya terjadi pada September 2019. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turun ke jalan untuk menolak RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat.

Demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya seperti Bandung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Aksi ini menandai kebangkitan gerakan mahasiswa yang kembali mengkritisi kebijakan pemerintah secara masif.

3. Demo Tolak RUU KPK

Pada saat yang bersamaan dengan demo RUU KUHP, mahasiswa juga menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini dianggap melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Massa mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap revisi ini, yang menurut mereka hanya akan menguntungkan para koruptor. Aksi ini juga menyoroti pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, yang mendapat banyak penolakan dari para aktivis anti korupsi.

4. Demo Tolak RUU Cipta Kerja

Pada awal tahun 2020, gelombang protes kembali terjadi dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Aksi ini dikenal sebagai salah satu gerakan massa terbesar di era Jokowi, dengan mahasiswa dan buruh dari berbagai daerah melakukan unjuk rasa di seluruh Indonesia.

Mereka menolak RUU yang dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan segelintir elit. Yogyakarta menjadi salah satu pusat demonstrasi dengan gerakan 'Gejayan Memanggil'. Aksi ini menandai perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Baca Juga: Peringatan Darurat, Deretan Artis Tanah Air Geruduk DPR Tolak Revisi UU Pilkada

5. Demo Tolak Presiden 3 Periode

Pada April 2022, wacana presiden tiga periode memicu aksi demo besar-besaran. Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya berkumpul di depan gedung DPR dan kawasan Istana Merdeka untuk menolak wacana ini. Mereka menilai bahwa perpanjangan masa jabatan presiden melanggar konstitusi dan merusak tatanan demokrasi.

Selain itu, mereka juga memprotes penundaan pemilu dan berbagai permasalahan sosial lainnya seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.

6. Demo RUU Pilkada 2024

Gelombang protes terbaru yang menambah daftar panjang demonstrasi di era Jokowi adalah aksi demo menolak RUU Pilkada 2024. Ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan pada Kamis (22/8/2024) untuk menolak pengesahan RUU Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK.

Aksi ini menandakan bahwa gelombang protes terhadap pemerintahan Jokowi belum juga surut, bahkan menjelang akhir masa jabatannya. Demonstrasi ini menegaskan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS