Enam Fraksi DPRD Kolaka Utara Sepakat Tiga Raperda Usulan Pemkab Kolaka Utara

Fraksi Demokrat mengingatkan agar Perda PDAM Tirta Tanpanama Kolaka Utara ke depannya harus dapat mengatur tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Mereka juga meminta pemerintah daerah menetapkan biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan.

Terkait penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, F-Demokrat berharap serapan anggaran bermanfaat bagi masyarakat Kolaka Utara.

Fraksi partai besutan AHY ini juga merasa kecewa, sebab masih banyaknya program usulan masyarakat melalui reses belum terakomodir. Hal serupa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk di dalamnya masyarakat yang mengajukan proposal bantuan namun ditolak.

"Ini harus menjadi catatan bagi SKPD. Alasannya sudah ada program lebih prioritas, tetapi tidak ada salahnya kita  memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Bukankah pemerintah harus hadir di setiap apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya," kata anggota Fraksi Demokrat, Baharuddin.

2. Fraksi PPP

Seluruh OPD terkait dapat memprioritaskan program yang bermuara pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, serta memprioritaskan program yang dapat meningkatkan PAD, pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan serta pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Kolaborasi Eksekutif Legislatif Tetapkan 5 Raperda untuk Kemaslahatan Masyarakat Kolaka Utara

"Utamanya terkait dengan usaha ekonomi produktif," ujar Ketua F-PPP, Mustamrin Saleh.

Terkait dengan PDAM Tirta Tampanama Kolaka utara, F-PPP berharap BUMD ini dapat menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan PAD Kolaka Utara tanpa mengabaikan kapasitas pelayanan dan kualitas air.

Sehubungan dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, F-PPP menganggap pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan penyediaan SDM. Karena itu, peran pengelola keuangan di SKPD sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan di daerah.

"Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance, maka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efesien dan efektif," bebernya.

Menyangkut Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, F-PPP menganggap dua hal yang kerap menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh, yakni faktor geografis dan pola pikir masyarakat.

Penataan lingkungan, perbaikan saluran air dan penyediaan sarana tempat pembuangan sampah juga merupakan bagian instrument infrastruktur yang harus tersedia.

"Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan penelitian kemudian menetapkan kawasan permukiman dan perumahan yang dapat dikategorikan sebagai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh," pintanya.

3. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)

F-PBB berharap raperda yang akan ditetapkan menjadi perda nantinya bisa diterapkan secara efektif sehingga membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kolaka Utara.

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

F-PKB berharap insentif dana inflasi yang disalurkan betul-betul dimanfaatkan maksimal untuk menopang ekonomi masyarakat.

Baca Juga: DPRD Buton Setuju Raperda Pajak dan Retribusi Daerah jadi Perda

Mereka juga berharap anggaran tahun 2024 mendatang memperhatikan anggaran kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Kolaka Utara sebagai ujung tombak pelayanan sampai ke tingkat desa.

5. Fraksi Karya Indonesia Raya

Fraksi Karya Indonesia Raya meminta pemerintah daerah dan PDAM agar memberikan pelayanan maksimal dan melakukan pembenahan jaringan di beberapa titik agar masyarakat dapat menikmati penggunaan air PDAM.

Fraksi Karya Indonesia Raya menegaskan, semua OPD khususnya Dinas PUPR dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, untuk menindaklanjuti proposal masyarakat jika ada.

"Jangan disimpan hingga bertahun-tahun karena bisa saja ada aspirasi yang masuk tapi tidak melalui kami di DPRD," pinta Ketua Fraksi, Adi Putra.

6. Fraksi PDIP

F-PDIP menyampaikan terima kasih kepada segenap OPD atas kerja samanya dalam pembahasan Perubahan APBD baik jadwal maupun sajian data yang dibutuhkan sehingga pembahasan dapat berjalan lancar dan sukses.

Mereka berharap target PAD yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan secara baik dengan strategi benar sehingga capaiannya dapat terealisasi 100 persen.

Kepada segenap OPD pengelolah kegiatan dapat segera menindaklanjuti agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan batas waktu pelaksanaan kegiatan.

"Semoga kegiatan yang telah disepakati bersama-sama dapat direalisasikan untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga setiap langkah yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD menjadi nilai Ibadah bagi kita semua," ujar Nasir Banna. (A-info)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS