PLH Ketua KPU Sultra Hasanuddin saat membuka acara FGD sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada. Foto: Ist.
" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi, dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 "
KENDARI, TELISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi, dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/2/2025), di salah satu hotel di Kendari ini menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai masukan demi meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pilkada 2024, termasuk Komisioner KPU kabupaten/kota se-Sultra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, perwakilan partai politik, Liaison Officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat (ormas), hingga perwakilan media massa.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin menegaskan, diskusi ini bertujuan mengevaluasi berbagai aspek teknis dan substantif dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
"FGD ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif. Kami ingin menelaah berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada 2024 secara mendalam, baik dari sisi regulasi, teknis, hingga partisipasi masyarakat. Dengan kritik dan saran dari berbagai pihak, kami berharap Pilkada berikutnya bisa berjalan lebih baik dan lebih demokratis," ujar Hazamuddin.
KPU Sultra gelar FGD sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada demi pemilu lebih berkualitas. Foto: Ist.
Beberapa isu utama yang menjadi sorotan dalam diskusi ini antara lain kesiapan logistik pemilu, transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara, netralitas penyelenggara pemilu, serta tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Selain itu, aspek penggunaan teknologi dalam pemilu, mekanisme kampanye yang adil, serta upaya pencegahan politik uang juga menjadi fokus evaluasi. KPU Sultra menegaskan bahwa kendala yang ditemukan dalam Pilkada 2024 harus menjadi bahan pembelajaran untuk pemilu selanjutnya.
"Setiap pemilu pasti menghadapi tantangan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap permasalahan, lalu mencari solusi terbaik agar pemilu ke depan berjalan lebih transparan dan dipercaya oleh masyarakat," tambah Hazamuddin.
KPU Sultra gelar FGD bersama sejumlah pihak sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada demi pemilu lebih berkualitas. Foto: Ist.
KPU Sultra berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, termasuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sultra, Muhammad Mu’min Fahimudin menjelaskan, evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengisian kuesioner internal oleh setiap sub-koordinator dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk memvalidasi hasil kuesioner.
"Evaluasi ini bertujuan meninjau kembali seluruh tahapan pemilihan yang sudah dilaksanakan, dengan fokus pada identifikasi kekurangan, perbaikan yang perlu dilakukan, serta langkah-langkah yang akan diterapkan di masa mendatang," jelas Mu’min.
KPU Sultra gelar FGD bersama sejumlah pihak sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada demi pemilu lebih berkualitas. Foto: Ist.
Di tingkat kabupaten/kota, evaluasi telah dilakukan di 17 daerah se-Sultra, dan hasilnya telah dibawa ke tingkat provinsi untuk dikaji lebih dalam.
Salah satu indikator penting dalam evaluasi ini adalah tingkat partisipasi pemilih. Berdasarkan rekapitulasi data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada 27 November 2024 mencapai 81,33 persen, yang merupakan angka tertinggi secara nasional.
"Target nasional untuk partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 adalah sekitar 70 persen. Alhamdulillah, Sulawesi Tenggara berhasil mencapai 81,33 persen," ungkap Mu’min.
Meski angka ini tergolong tinggi, KPU Sultra tetap melakukan evaluasi untuk memastikan kualitas partisipasi pemilih meningkat ke depannya.
"Walaupun partisipasi pemilih tinggi, kami tetap mengevaluasi aspek kualitas partisipasi, agar pemilih semakin sadar akan pentingnya hak suara mereka," tambahnya.
Penyampaian materi dalam FGD KPU Sultra sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada. Foto: Ist.
Dalam evaluasi ini, ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki, salah satunya komunikasi internal yang kurang optimal, yang menyebabkan kurangnya koordinasi antardivisi dalam KPU.
"Permasalahan komunikasi internal menjadi perhatian utama kami. Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi agar penyelenggaraan pemilu lebih efektif dan terorganisir," kata Mu’min.
Hasil evaluasi dari FGD ini akan menjadi dasar bagi KPU Sultra dalam merancang kebijakan dan strategi pemilu mendatang.
"Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Sultra tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi," tegas Hazamuddin.
Dengan evaluasi yang menyeluruh ini, KPU Sultra berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu serta mendorong partisipasi yang lebih besar di masa depan. (B)
Sigit Purnomo, telisik indonesia
