JAKARTA, TELISIK.ID – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menanggapi aturan baru terkait perjalanan dinas KPK yang dibiayai panitia penyelenggara negara.
Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021, yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri, dan empat pimpinan lainnya pada 30 Juli 2021.
Aktivis anti korupsi itu mengingatkan seluruh insan KPK jangan sampai tergiur biaya perjalanan dinas, sebab itu bukan untuk mencari penghasilan tambahan.
“Jangan sampai KPK tertular ‘virus’ perjalanan dinas,” kata Febri lewat keterangan tertulis kepada awak media, Senin (9/8/2021).
Febri menyebut, alasan KPK mengubah aturan perjalanan dinas lantaran berubahnya status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bukti bahwa revisi UU KPK akan melemahkan kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi.
