Fraksi PDIP Minta Pemda Kolaka Utara Naikan Upah Tenaga Honorer
Muh. Risal H, telisik indonesia
Senin, 18 September 2023
0 dilihat
Wakil Ketua II DPRD Kolaka Utara yang juga anggota fraksi PDIP, Agusdin, menyoroti rendahnya upah tenaga hororer. Foto: Muh Risal H/Telisik
" Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Daerah (Pmda) Kolaka Utara menaikan upah (gaji) tenaga honorer, baik guru tenaga kesehatan, maupun yang bekerja di instansi perkantoran "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Daerah (Pmda) Kolaka Utara menaikan upah (gaji) tenaga honorer, baik guru tenaga kesehatan, maupun yang bekerja di instansi perkantoran.
Wakil Ketua II DPRD Kolaka Utara yang juga anggota F-PDIP, Agusdin miris melihat gaji tenaga honorer yang nilainya hanya ratusan ribu rupiah dengan beban kerja yang hampir sama Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Bahkan ada yang mengatakan honorer lebih rajin dari pada ASN, sementara gaji mereka hanya Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu setiap bulan," kata dia, Senin (18/9/2023).
Baca Juga: Gerakan Mandiri Telur Upaya Tekan Laju Inflasi di Kolaka Utara
Menurut Ketua DPC PDIP Kolaka Utara itu, upah yang diberikan kepada tenaga honorer saat ini tidak manusiawi. Tidak ada peningkatan bahkan hampir 10 tahun belakangan, sementara inflasi hampir tiap tahun meningkat.
"Kalau gaji seperti itu, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup," ujarnya.
Soal ini menjadi catatan penting bagi Fraksi PDIP dan bertekad akan terus memperjuangkan, hingga tenaga honorer di Kolaka Utara mendapatkan upah yang layak.
Selain tenaga honorer, F-PDIP juga mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kolaka Utara agar melakukan pengangkatan kepala sekolah sesuai syarat, yakni memiliki sertifikat calon kepala sekolah, punya sertifikat guru penggerak, dan pangkat dasar Golongan III/c
"Kami menemukan di lapangan ada beberapa sekolah tidak memenuhi kriteria tersebut," tukasnya.
Baca Juga: Paripurna Perdana Pj Bupati Kolaka Utara Diwarnai Sejumlah Catatan Fraksi DPRD
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding menjelaskan, persoalan tenaga honorer tidak hanya menyangkut honor, tetapi juga jumlah efektifitas dan status.
Mengingat jumlahnya yang cukup besar, maka peningkatan gaji tenaga honorer tentu akan membebani APBD.
"Hal yang dapat kami lakukan saat ini, adalah memberikan gaji honor yang berbeda terhadap tenaga honorer berdasarkan beban kerja," jelasnya.
Terkait posisi jabatan kepala sekolah, Pj bupati berjanji akan menindak lanjuti dengan berkomunikasi instansi terkait. (B)
Penulis: Muh Risal H
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
