Paripurna Perdana Pj Bupati Kolaka Utara Diwarnai Sejumlah Catatan Fraksi DPRD

Muh. Risal H, telisik indonesia

Kamis, 14 September 2023

0 dilihat

Paripurna DPRD penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Kolaka Utara 2024 bersama Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding Foto: Diskominfo Kolaka Utara

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - DPRD Kabupaten Kolaka Utara, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024, Kamis (14/9/2023).

Rapat paripurna itu, merupakan kegiatan DPRD perdana yang diikuti Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding usai dirinya resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (4/9/2023) dan mulai menjalankan tugas perda di Kolaka Utara, Senin (11/9/2023).

Paripurna perdana ini diwarnai sejumlah catatan dari enam fraksi yang ada DPRD Kolaka Utara, baik terkait pembenahan infrastruktur jalan, gambaran APBD Kolaka Utara 2024 ke depan, netralitas ASN jelang pemilu, reformasi birokrasi, hingga perampingan OPD.

Berikut catatan 6 Fraksi DPRD Kolaka Utara:

1. Fraksi PDIP

Tanggapan fraksi PDIP disampaikan langsung Wakil Ketua II DPRD Kolaka Utara, Agusdin, meliputi penekanan prinsip efektif dan efesien dalam penyusunan RKA oleh Kepala Dinas agar anggaran yang disiapkan dapat di manfaatkan secara maksimal.

Baca Juga: Dewan Kolaka Utara Minta Kades Lelewawo Salurkan Ratusan Juta Dana Kompensasi Tambang ke Warga

"Segenap kepala dinas dalam hal membuat RKA harus mengacu pada jumlah angka yang telah di sepakati," pintanya.

Ia juga menekankan, pentingnya perampingan OPD dan penggabungan OPD yang serumpun, sehingga efisiensi belanja pegawai dapat dilaksakan dan dialihkan ke belanja yang produktif.

Tidak hanya itu, pengangkatan dan penempatan ASN pada setiap OPD harus berbasis kinerja dan professional sesuai disipilin ilmu. Termasuk optimalisasi sebaran guru di daerah plosok.

"Bahkan ada beberapa sekolah di pelosok yang hanya memiliki satu sampai dua ASN," tukasnya.

2. Fraksi Demokrat

Menurut F-Demokrat postur APBD 2024 di kisaran Rp 700 miliar lebih karena itu F-Demokrat berharap anggaran itu tepat sasaran digunakan berdasarkan regulasi.

Selain itu, F-Demokrat konsisten memperjuangkan pembenahan infrastruktur jalan khususnya pengaspalan jalan di Dusun I sampai Dusun III Desa Awo, Kecamatan Kodeoha. Melakukan pengaspalan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih yang selama ini belum tersentuh aspal.

"Kami juga meminta Dinas PUPR melakukan perbaikan jembatan yang berada di Desa Latowu. Jembatan ini sangat penting bagi bagi aktivitas masyarakat Latowu," ujar Nirma.

F-Demokrat mendorong pemerintah daerah memporsikan anggaran lebih pada sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan, sebab mayoritas masyarakat Kolaka Utara bergelut pada tiga sektor tersebut.

"Kami meminta Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, lebih proaktif melaksanakan monitoring dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan harga," sarannya.

3. Fraksi PBB

Berharap agar target yang hendak dicapai pada kerangka pembangunan daerah tahun 2024 harus realistis dan dan objektif dengan mempertimbangkan isu permasalahan, hasil kajian, evaluasi capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta berdasarkan usulan musrenbang.

Mereka juga berharap target yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dapat di tingkatkan. Capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 14.322,745,487.00 dari target yang direncanakan pada tahun 2024 yakni Rp  15.711,134,292 .00.

Anggota partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini sangat optimis pencapaian dapat melebihi target melihat potensi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kolaka Utara. Tentu ini akan menjadi nilai tambah pada pemasukan daerah.

"Kami juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pendataan dengan baik pada sektor-sektor investasi lainya yang ada di wilayah Kolaka Utara," pesan Yuli Muliana, anggota F-PBB.

4. Fraksi PPP

Sebagai bagian dari komitmen perjuangan ke ummatan, Fraksi PPP kembali mempertegas dan menuntut pemerintah daerah agar segera mengeluarkan dan menerbitkan SK kepada seluruh imam desa/kelurahan.

Segera membuat program peningkatan kapasitas dan kualitas imam desa melalui kegiatan pelatihan terkait dengan tugas Imam dan penyelenggaraan jenazah.

Sementara aspek infrastruktur, fraksi partai berlambang Kabah ini gigih memperjuangkan realisasi segera pembangunan jembatan yang terdapat di Desa Lawaki Kecamatan Tolala.

"Harap segera direalisasikan, mengingat  kondisi jembatan tersebut sangat tidak layak lagi digunakan dan juga jadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Mustamrin Saleh, Ketua Fraksi PPP.

Begitu pula realisasi pengaspalan jalur Desa Pasampang menuju Desa Pola’a, Kecamatan Pakue Tengah agar dapat menjadi prioritas penganggaran.  

"Jalan ini menjadi akses utama para petani dan penghubung dua desa tersebut," tegasnya.

5. Fraksi PKB

Postur APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Kolaka Utara, sangat memperhatikan akibat beban Pilkada 2024. Belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun. Alokasi melalui belanja pemerintah pusat kementrian/lembaga sebesar Rp 1.086,6 triliun. Belanja Non Kementrian/Lembaga Rp 1.359,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 875,6 triliun.

"Melalui kesempatan ini F-PKB mengajak eksekutif-legislatif berupaya semaksimal mungkin membangun akses dan jaringan ke Pemerintah Pusat agar belanja Pemerintah Pusat dapat menetes dan tersalurkan sampai di Kabupaten Kolaka Utara," pinta Ketua Fraksi, Muh Syair.

F-PKB juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang melimpah di Kabupaten Kolaka Utara dengan memantik percepatan pembangunan pabrik smelter yang telah digagas Pj bupati sebelumnya.

Fraksi PKB menginginkan agar program ini tetap menjadi skala prioritas dan berkelanjutan sampai kepada pembangunan smelter di Kolaka Utara. Di mana PT Kolaka Resources Industrial Park dan PT Indonesia Giga Industry Park telah memiliki ijin lokasi wilayah di Kecamatan Porehu, Tolala dan Batu Putih.

Baca Juga: Dua Kelompok Warga Nyaris Bentrok Soal Kompensasi Tambang saat RDP di DPRD Kolaka Utara

"Semoga ini menjadi momentum menuju kesejahtraan daerah dan masyarakat Kolaka Utara," harapannya.

Selain itu, F-PKB berpendapat pentingnya memikirkan dan menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan LAPAS di wilayah Kolaka Utara.

"Fraksi PKB menyampaikan harapan besar kepada saudara Pj Bupati Kolaka Utara agar senantiasa menghindari dan menjaga lahirnya benih-benih konflik di masyarakat dan di pemerintahan," tegasnya.

6. Fraksi Karya Indonesia Raya

Fraksi Karya Indonesia Raya meminta Dinas PUPR Kolaka Utara mengalokasikan anggaran untuk pembangunan talud di Desa Pitulua dan Walasiho, mengingat dua wilayah tersebut terdampak abrasi pantai.

"Kami berharap Pj bupati baru, agar semua kegiatan dan rencana yang telah digagas bersama Pj bupati sebelumnya ditindaklanjuti terutama percepatan pembangunan smelter dan bandara yang sangat dinanti masyarakat Kabupaten Kolaka Utara," imbau Abu Muslim. (A-Info)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS