Ganjar dan Anies Singgung Bansos Diklaim Pihak Tertentu, Airlangga Tampik tapi Akui Data Belum Lengkap

Permasalahan bansos, kata Ganjar, tidak hanya penyalurannya yang dilakukan jelang Pemilu 2024. Tapi juga data bagi masyarakat penerima manfaat yang tidak valid sehingga tidak memberi keadilan bagi masyarakat.

“Ketika data juga belum terlalu bagus kemudian masih banyak masyarakat (mengeluhkan) ‘loh kok saya tidak dapat begitu’, dan sekarang semua menyampaikan itu, maka itu menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Masalah bansos ini ditanyakan Ganjar hanya pada Anies karena mendapat giliran bertanya terkait sub tema kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Debat Kelima Capres: Prabowo Fokus Strategi Transformasi Bangsa, Ganjar Perbaikan Kesehatan, Anies Hilangkan Ketidakadilan

“Kalau kesempatan saya bertanya (perihal bansos) mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan, karena ini menjadi perhatian publik sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena (pemberian bansos) itu adalah kewajiban negara,” jelas Ganjar.

Menjawab pertanyaan Ganjar tentang tata kelola bansos, Anies menyiapkan program bansos plus bagi masyarakat penerima manfaat sebagai bagian dari perubahan yang sudah dicanangkan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).

Program bansos plus, menurut Anies, tidak hanya menaikkan anggaran tapi juga membenahi data penerima dengan menyasar seluruh warga miskin yang belum terdata. “Dalam program ini masyarakat akan dibekali pelatihan yang nantinya bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera,” ujar Anies.

Anies menegaskan bahwa bansos yang diberikan bersumber dari uang rakyat dan bukan dari pihak tertentu. Tata kelola penyalurannya pun harus diatur dan dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas.

“Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi (tempat tinggal warga yang berhak menerima, red) menggunakan jajaran birokrasi,” urai Anies.

Menanggapi pernyataan Ganjar dan Anies yang menyinggung bansos diklaim oleh pihak-pihak tertentu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menampik tudingan tersebut. Dia mengatakan bansos tidak pernah diklaim secara personal oleh pihak yang memberikan.

Airlangga memastikan selama ini bansos merupakan program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Tidak pernah ada pemberi yang mengklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum COVID-19, PKH kemudian KIS, dan KIP,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan tergabung di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran, usai debat kelima capres di JCC.

Airlangga mengakui bahwa bansos bersumber dari uang rakyat. Dia pun tak menampik bila ada data yang belum lengkap akan diperbaiki agar semakin tepat sasaran.

Baca Juga: Debat Pamungkas Prabowo Takut Diberi Nilai Rendah, Jokowi Inginkan Tak Terjebak Hal Personal

“Jadi kalau bansos itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ikut menanggapi pemberian bansos yang dibahas saat debat kelima. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebut bahwa jauh lebih berbahaya bansos yang dikorupsi saat masa COVID-19.

“Bansos itu harus tepat waktu. Tapi mungkin saat ini dipermasalahkan. Tapi menurut saya, jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (masa pandemi) Covid dikorupsi,” kata Kaesang di JCC.

Kaesang mengaku merasakan adem menyaksikan debat kelima. Tiga capres yang saling berdebat dinilainya terlihat rukun dibanding dua debat capres sebelumnya. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS