adplus-dvertising

Gerbong PA 212 Tak Masuk Kepengurusan, PAN: MUI Bukan Milik Segolongan Orang

Rahmat Tunny, telisik indonesia
Jumat, 27 November 2020
949 dilihat
Gerbong PA 212 Tak Masuk Kepengurusan, PAN: MUI Bukan Milik Segolongan Orang
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Ketua MUI Terpilih KH Miftachul Ahyar. Foto: Ist.

" Mungkin ini ada regenerasi, ada pergantian, ada yang baru, ada yang lama nggak masuk, itu biasa. Tapi kalau misalkan penyesuaian kepengurusan itu diidentikkan atau ditafsirkan karena persoalan suka-nggak suka atau pro-tidak pro dengan pemerintah, itu pasti menurut saya kurang tepat. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbaru, sejumlah nama seperti Tengku Zulkarnain hingga Din Syamsuddin, yang lekat dengan PA 212 tidak masuk ke dalam kepengurusan.

Hal tersebut menarik perhatian publik, salah satunya Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Menurutnya, MUI itu bukan milik segolongan orang atau milik pemerintah.

Karena itu, kata dia, tidak baik jika ada beberapa orang berada di gerbong oposisi yang akhirnya tidak terpilih.


"Kurang tepat kalau menyusun kepengurusan itu misal ada yang tidak masuk beberapa gerbong karena gerbong tertentu ditafsirkan sebagai kelompok antipemerintah atau oposisi, saya kira kurang bagus, karena MUI kan milik umat, bukan milik pemerintah, bukan milik sekelompok orang, bukan milik segolongan orang gitu," ujar Yandri saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini pemilihan kepengurusan di MUI hanya regenerasi. Namun dia mengingatkan tidak tepat jika pemilihan pengurus dilandaskan pada suka tidak suka atau pro dan tidak propemerintah.

Baca juga: Tiga Kali Rangkap Tugas, Bukti Luhut Menteri Segalanya

"Persoalan kepengurusan tentu mekanisme yang ada di MUI sudah diatur sedemikian rupa melalui formatur. Kita berharap yang duduk di MUI sekarang benar-benar bisa menjalankan amanah dan menampung aspirasi umat dan fatwa-fatwanya memang benar-benar ditunggu umat," katanya.

Persoalan siapa masuk dan tidak masuk itu ada mekanismenya dan itu hal yang biasa.

"Mungkin ini ada regenerasi, ada pergantian, ada yang baru, ada yang lama nggak masuk, itu biasa. Tapi kalau misalkan penyesuaian kepengurusan itu diidentikkan atau ditafsirkan karena persoalan suka-nggak suka atau pro-tidak pro dengan pemerintah, itu pasti menurut saya kurang tepat," sambungnya.

Lebih jauh, itu juga mengingatkan kembali alasan didirikannya MUI waktu dulu. Menurutnya, MUI didirikan sebagai penyejuk dan pemersatu umat.

"Maka sekali lagi, kalau itu yang jadi pertimbangan, tentu saya kurang setuju. Tapi kalau pertimbangan regenerasi, pertukaran kepengurusan yang lama dengan yang baru, itu hal yang biasa. Tapi, kalau diniatkan dan didasari suka-nggak suka atau penyingkiran kelompok tertentu, saya kira MUI bukan seperti itu semangat didirikannya waktu dulu. Jadi harus menjadi pemersatu umat, harus jadi penyejuk umat gitu," tukasnya. (C)

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Fitrah Nugraha

TAG:
Baca Juga