Gubernur dan DPRD Sultra Sepakat Alokasikan Rp300 Miliar Perangi COVID-19
Musdar, telisik indonesia
Kamis, 02 April 2020
0 dilihat
Wakil Ketua DPRD Sultra Endang SA. Foto: Musdar/Telisik
" Tentu ini sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat TNI/Polri serta diawasi oleh DPRD "
KENDARI, TELISIK.ID - Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat mengalokasikan dana Rp300 miliar untuk menangani pandemik COVID-19 di Sultra serta menyiapkan dana cadangan Rp500 miliar.
Dana tersebut diperuntukkan pengadaan APD, fasilitas kesehatan dan insentif tenaga kesehatan, Aparat Sipil Negara lainnya serta aparat TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Dana tersebut juga akan digunakan dalam pengadaan jaring pengaman sosial bagi Kepala Keluarga (KK) miskin di Sultra, seperti pengadaan sembako, terutama beras dan gula. Uang sebesar Rp300 miliar tersebut sudah siap di kas Pemprov yang bersumber dari DAU, pemotongan DAK dan Silpa.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Endang SA (ESA) melalui siaran persnya menyampaikan, berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, untuk beras 50 kg bagi KK miskin –yang berdasarkan data BPS berjumlah sekitar 154 ribu KK– dibutuhkan anggaran sebesar Rp65 miliar.
"Tentu ini sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat TNI/Polri serta diawasi oleh DPRD," kata ESA, Kamis (2/4/2020).
ESA juga menerangkan, dalam upaya memerangi COVID-19, Gugus Tugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun disarankan untuk terus memperbaiki kinerjanya terutama memperkuat koordinasi antara tim di provinsi maupun dengan tim serupa di kabupaten/kota.
"Juga disarankan untuk memperkuat publikasi terhadap hasil-hasil kerjanya. Karena “perang” melawan pandemi COVID-19 harus bersifat semesta dan melibatkan semua," tambah ESA.
Kepada gubernur juga diusulkan untuk membuat surat edaran kepada bupati/wali kota agar menunda penagihan pajak/retribusi yang bersumber dari Perda bagi rumah makan, restoran, hotel dan UKM di Sultra serta meminta gubernur untuk menyampaikan kepada PLN agar pelanggan listrik berkapasitas 1.300 KWH juga mendapatkan kompensasi pengurangan tagihan.
"Demikian beberapa poin penting hasil rapat tersebut, dan secara pribadi kami mengapresiasi gubernur dalam menyiapkan anggaran bagi perang semesta melawan pandemi COVID-19 ini. Saya juga mengapresiasi Ketua DPRD Sultra serta Pimpinan DPRD Herry Asiku, Nursalam Lada, dan para Ketua Fraksi yang secara bulat tanpa prasyarat setuju dan mendukung penuh kerja-kerja serta pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan," jelas ESA.
"Bahkan sikap Ketua DPRD yang memimpin langsung rapat di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik layak diapresiasi. Beliau juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi dan konsep kerja yang dibutuhkan," pungkasnya.
Diketahui, kesimpulan tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan dan Anggaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara yang dipimpin Ketua DPRD Sultra H. Abdurrahman Saleh dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara dan Forkopimda lengkap.
Pj. Sekda Provinsi Sultra, Laode Ahmad Pidana Bolombo selaku Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta OPD terkait seperti Kepala BPKAD, Dirut RS Bahteramas, Kadinkes, Kadishub, Kadis Dikbud dan Kepala OPD lainnya.
Hadir juga para Ketua Fraksi masing-masing Ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto, Ketua Fraksi Gerindra H. Supratman, Ketua Fraksi PKS Rasyid, Pimpinan Fraksi Gabungan Fajar Ishak, Ketua Fraksi PAN Syamsul Ibrahim, Fraksi Partai Demokrat Salam Sahadia, Fraksi PDIP Laode Febhy Rifai, dan Fraksi Golkar H. Rahman Rahim.
Reporter: Musdar
Editor: Rani
_(78).webp)
