Guru Sekolah Rakyat Digaji Setara UMR dan Dikontrak Khusus, Begini Rinciannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 11 April 2025

0 dilihat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menyebut guru Sekolah Rakyat digaji setara UMR. Foto: Repro Kompas

JAKARTA, TELISIK.ID - Rencana rekrutmen guru Sekolah Rakyat mulai ramai dibicarakan karena para pengajarnya dijanjikan gaji setara UMR dan sistem kontrak kerja khusus. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memulai proses rekrutmen guru dan murid untuk Sekolah Rakyat pada April 2025. Langkah ini dilakukan untuk menyambut pengoperasian sekolah tersebut pada tahun ajaran baru 2025/2026, yaitu pada bulan Juli. Tim formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh telah menyusun jadwal dan persiapan secara bertahap.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan dimulai dari jenjang SMA terlebih dahulu. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar cakupan jenjang diperluas hingga SD dan SMP.

"Kita akan mulai dari SMA, dan nanti diperluas ke SD dan SMP sesuai arahan Presiden," kata Gus Ipul, seperti dikutip dari Tempo, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga: Surat Edaran Resmi Kemendikdasmen, Begini Aturan Guru Wajib Belajar Seminggu Sekali

Proses rekrutmen guru dan murid saat ini sedang difinalisasi melalui penyusunan petunjuk teknis (juknis). Gus Ipul menyatakan bahwa juknis tersebut telah dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid, dan lainnya,” ujar Mensos di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini dirancang menyerupai model asrama atau boarding school. Pemerintah berharap program ini bisa memutus mata rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup anak-anak tidak mampu.

Dalam hal penggajian guru, Kementerian Sosial tengah berdiskusi dengan Kementerian PANRB terkait besaran gaji yang akan diterima. Gus Ipul mengatakan bahwa minimal gaji yang diberikan akan setara dengan upah minimum regional (UMR).

“Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujar Gus Ipul pada Rabu, (9/4/2025).

Guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat tidak semuanya akan berstatus ASN. Mensos menjelaskan bahwa guru ASN dan PPPK yang belum mendapat penempatan akan menjadi prioritas utama.

“Kalau sudah tidak ada lagi, barulah opsi berikutnya adalah rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG),” kata Gus Ipul.

Saat ini, Kemensos bersama Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN sedang memfinalkan regulasi teknis terkait rekrutmen guru dan mekanisme penempatan. Mensos mengatakan bahwa keputusan akhir akan segera diambil setelah sinkronisasi regulasi tuntas dilakukan dalam waktu dekat.

“Ini memang masih opsi. Keputusannya belum diambil. Tapi kami matangkan minggu-minggu ini agar segera bisa diluncurkan,” ucap Gus Ipul.

Selain memprioritaskan ASN dan PPPK, pemerintah juga membuka peluang bagi lulusan PPG non-ASN untuk ikut mengisi formasi guru. Dalam skema ini, mereka akan dikontrak secara individu dan bukan sebagai tenaga honorer. Namun, pemerintah masih mengkaji tantangan regulasi yang ada.

“Kami belum bisa bicara soal durasi kontrak ataupun detail teknisnya,” ujar Gus Ipul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menambahkan bahwa guru yang dikontrak tidak terikat status ASN. Ia mengatakan bahwa para guru ini memang dikontrak khusus untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers resmi.

Mu’ti juga menjelaskan bahwa guru yang direkrut wajib lulus PPG, bersedia mengajar penuh waktu, dan mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

“Yang pertama ia harus full-time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” kata Abdul Mu’ti.

Baca Juga: Begini Atasi Siswa Rentan Miskin Nama Tidak Terdaftar Penerima PIP Kemendikbud

Ia juga menyampaikan bahwa satu kepala sekolah bisa mengampu tiga jenjang sekaligus dalam satu lokasi. Jumlah kebutuhan guru Sekolah Rakyat juga cukup besar. Mensos menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan lebih dari 1.000 guru untuk mengisi posisi di 53 lokasi yang telah siap.

“Seingat saya 700 itu guru formalnya, kemudian 300 itu guru pendidikan karakternya. Jadi 1.000 lebih, lah, ya,” ujar Gus Ipul dalam sambungan telepon.

Gus Ipul mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan identifikasi terhadap guru-guru di sekitar lokasi sekolah. “Sekarang baru diidentifikasi guru-guru yang di sekitar sekolah itu, siswa-siswa desil satu desil dua yang di sekitar situ. Terus dipotret lewat data-data,” katanya.

Pemerintah masih terus melakukan simulasi, koordinasi, dan penyusunan data teknis agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai jadwal. Data nama berdasarkan alamat (BNBA) untuk guru akan diserahkan pada 24 April 2025 untuk tahap lanjutan persiapan sekolah rakyat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS