Hasto Ungkap Tekanan Kekuasaan Jelang Pilpres 2024, Yusuf Martak Singgung Paslon Indikasi Berkhianat

Mustaqim, telisik indonesia

Sabtu, 18 November 2023

0 dilihat

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku, telah berkomunikasi dengan tim AMIN dan keduanya merasakan tekanan kekuasaan jelang Pilpres 2024. Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID - Adanya tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024 dirasakan dan diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar/Cak Imin (AMIN) mengenai tekanan yang dirasakan.

Hasto mengatakan, tim dan pasangan AMIN merasakan tekanan yang sama dari penguasa sehingga sulit membangun iklim demokrasi yang sehat.

“Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama,” ungkap Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Hasto menginginkan kondisi penuh tekanan ini harus diluruskan agar demokrasi berada pada koridornya. Dia menegaskan, dalam demokrasi rakyatlah yang harus mengambil keputusan dan bukan para elite.

Baca Juga: Relawan Prabowo-Gibran Deklarasi di Sulawesi Tenggara, DPP Gerindra: Baret Diharap jadi Perpanjangan Tangan

Tekanan kekuasaan yang begitu kuat, menurut Hasto, yakni dibangun narasi tentang masa depan bangsa Indonesia juga dari luar negeri, karena Indonesia sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik.

“Tetapi kemudian mundur ke belakang, bahkan terjadi the darkness of Indonesian democracy (kegelapan demokrasi Indonesia, red). Ini yang kami sangat prihatin,” ujar Hasto.

Sebelumnya Hasto juga mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik (parpol) yang merasa adanya tekanan kuat dari kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto terkait dengan manuver politik Gibran yang menjadi cawapres bagi Prabowo Subainto usai keluar putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasto kemudian menyebut tekanan yang dirasakan oleh kader partainya, Adian Napitupulu, hingga Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Tapi Hasto tak menjelaskan siapa yang melakukan tekanan dan tak mengungkap detil jenis tekanan seperti apa yang didapatkan oleh Adian dan Yunarto.

“Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada,” sebutnya.

Tekanan-tekanan yang diterima, menurut Hasto, tidak menyurutkan semangat kader partai dan tim pemenangan Ganjar-Mahfud untuk bertarung di Pemilu 2024.

“Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar, Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (13/11/2023) lalu, Yunarto Wijaya pamit dan tidak menggunakan media sosialnya untuk sementara. Dia selama ini diketahui sangat aktif berkomentar terkait politik Indonesia, tidak terkecuali di beberapa media sosialnya, terutama jelang Pemilu 2024.

“Saya izin pamit tidak bermain socmed (social media) dulu sementara waktu. Semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada twit saya yang membuat sebagian tidak berkenan,” kata Yunarto dalam unggahan media sosialnya, Senin (13/11/2023).

Menyinggung penegakan hukum yang sedang berjalan di Indonesia, calon presiden yang diusung gabungan parpol di Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sangat berharap hukum tidak digunakan untuk kepentingan politik semata.

“Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun, siapapun juga, lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah termasuk ulama, termasuk oposisi,” tegas Anies, saat menghadiri acara Ijtima Ulama di Pesantren Az-Zikra, Sentul, Bogor.

Anies menegaskan, hukum tak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik semata. Tapi bisa menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan dijadikan sebagai alat untuk membungkam lawan politik.

Indonesia merupakan negara hukum, karena itu Anies mengingatkan pemerintah harus tunduk dan mengikuti hukum yang ada, bukan mengikuti perintah kekuasaan.

“Itu artinya, mengembalikan negara menjadi negara hukum di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita,” tegas Anies.

Anies hadir di acara Ijtima Ulama 2023 di Sentul bersama cawapresnya Cak Imin. Hadir juga di acara ini adalah Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, Yusuf Martak. Yusuf dalam kesempatan ini menyinggung pasangan calon (paslon) yang terindikasi berkhianat.

Yusuf mengungkit Ijtima Ulama yang dilakukan empat kali jelang Pemilu 2019. Ijtima Ulama saat itu dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab.  

“Saya mengingat pada peristiwa 2019, saat itu kita mengadakan Ijtima Ulama bahkan sampai empat kali. Suka duka telah kita lalui, segala perjuangan telah kita lakukan tanpa pamrih, tanpa memungut biaya, tanpa meminta apapun dari pasangan calon,” kenang Yusuf.

Kendati begitu, Yusuf enggan menyebut paslon presiden-wakil presiden yang dimaksudnya. Sekadar diketahui, pada Pilpres 2019 hanya diikuti oleh dua paslon, yakni Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Alhamdulillah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, Allah lebih cinta dan menyayangi kita, menyelamatkan kita dari pasangan calon yang memang sudah ada indikasi akan mengkhianati kita,” kata Yusuf.

Yusuf juga sekaligus memohon izin untuk mengemban amanah baru sebagai Co-Captain Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN).

Ijtima Ulama 2023 di Sentul diadakan oleh tiga pilar yang terdiri dari Front Persaudaraan Islam (FPI), PA 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama. Kegiatan yang sama juga dilakukan jelang Pilpres 2019 lalu.

Ketika itu kegiatan Ijtima Ulama II menghasilkan keputusan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan ini saat itu menyepakati 17 poin Pakta Integritas yang disodorkan forum Ijtima Ulama II.

Meski kalah dalam Pilpres 2019, Prabowo dan beberapa partai pendukungnya tidak mengambil posisi sebagai oposisi. Prabowo sebaliknya menerima tawaran Jokowi masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

Beberapa poin penting dari 17 poin yang disepakati Prabowo-Sandiaga hasil Ijtima Ulama II saat itu antara lain:  

Baca Juga: Anies Target Kuasai Tiga Provinsi Pilpres 2024, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Berebut Pemilih Muda

“Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.”

“Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.”

“Siap melanjutkan perjuangan Reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

“Siap Menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.”

“Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.” (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS