Heboh Isreal Kembali Keluarkan Dekrit Penjajahan Paksa Wilayah Palestina

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 06 Mei 2025

0 dilihat

PM Israel Benjamin Netanyahu keluarkan dekrit penjajahan paksa wilayah Palestina Gaza. Foto: Repro France 23.

TEL AVIV, TELISIK.ID - Dalam suasana konflik yang makin memanas, pemerintah Israel mengejutkan dunia dengan dekrit resmi yang menyetujui penjajahan paksa wilayah Palestina.

Rencana ini meliputi penguasaan penuh Jalur Gaza dan relokasi paksa warga sipil Palestina ke wilayah selatan sebagai bagian dari strategi militer terbaru negeri Zionis tersebut.

Pemerintah Israel secara resmi telah menyetujui rencana baru yang melibatkan penjajahan secara paksa wilayah Jalur Gaza. Langkah ini diumumkan ketika serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina itu terus berlangsung tanpa henti sejak Oktober 2023.

Dalam laporan yang disampaikan sejumlah media internasional, rencana tersebut bertujuan untuk memperkuat kendali militer penuh Israel atas wilayah Gaza. Langkah ini juga mencakup relokasi warga Palestina dari bagian utara ke bagian selatan wilayah tersebut.

“Rencana tersebut akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah tersebut, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan untuk melindungi mereka,” ujar seorang pejabat Israel, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (6/5/2025).

Kebijakan ini diumumkan bersamaan dengan mobilisasi besar-besaran pasukan cadangan oleh Pasukan Pertahanan Israel. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, menyampaikan bahwa puluhan ribu pasukan tambahan dipanggil untuk memperbesar kekuatan operasi militer.

“Kami membutuhkan lebih banyak pasukan untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas dan menyelesaikan misi kami,” kata Eyal Zamir dalam pernyataan resminya.

Baca Juga: Ulama Internasional Ramai-ramai Keluarkan Fatwa Wajib Jihad Lawan Israel, Ini 15 Isi Dekritnya

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas dan membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza.

Serangan balasan ini dimulai setelah insiden penyerangan yang dilakukan oleh Hamas pada Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di wilayah Israel dan mengakibatkan penculikan puluhan warga.

Sejak saat itu, Israel terus melakukan serangan udara dan darat secara intensif ke Jalur Gaza. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber kemanusiaan, lebih dari 50.000 warga Palestina telah meninggal dunia akibat serangan ini. Mayoritas dari korban tersebut adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah melaporkan bahwa infrastruktur sipil di Gaza mengalami kerusakan parah. Banyak rumah sakit, sekolah, dan pusat distribusi bantuan dilaporkan hancur akibat serangan berulang.

Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza turut memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Warga menghadapi kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan sumber daya pokok lainnya yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup.

“Situasi di Gaza kini sangat kritis. Akses terhadap makanan dan bantuan kesehatan sangat terbatas,” ujar perwakilan Palang Merah Internasional dalam pernyataan resminya pekan ini.

Di tengah tekanan internasional yang meningkat, Israel terus membela tindakannya sebagai bentuk “pertahanan nasional.” Namun, sejumlah negara telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap strategi yang dianggap berdampak fatal bagi warga sipil.

Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyuarakan gagasan relokasi warga Palestina dari Gaza secara “sukarela.”

Trump mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke negara-negara seperti Yordania dan Mesir, dengan dalih untuk mengubah kawasan tersebut menjadi zona resor.

Baca Juga: Israel Kembali Bombardir Warga Palestina Usai Idul Fitri, Puluhan Nyawa Hilang

Netanyahu merespons gagasan Trump dengan antusias. Ia menyebut usulan tersebut sebagai “ide luar biasa” yang layak diperjuangkan sebagai solusi jangka panjang bagi Gaza.

“Itu ide luar biasa. Ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan demi masa depan wilayah tersebut,” kata Netanyahu dalam pernyataan publik menanggapi usulan Trump.

Meski demikian, banyak negara dan kelompok internasional menolak keras usulan relokasi tersebut karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional.

Namun hingga kini, pemerintah Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan operasi militer maupun rencana relokasi paksa. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS