Hindari Politik Dinasti, Nasdem Sarankan Parpol Lihat Track Record Calon
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 28 Juli 2020
0 dilihat
Ilustrasi dinasti politik. Foto: Ist.
" Bahwa itu akan terjadi, tapi minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi dari seseorang. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Munculnya anak Presiden, Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka di Pilkada Serentak 2020 sebagai calon Walikota Solo menyita perhatian publik.
Selain Gibran, anak Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga dipastikan maju mencalonkan diri menjadi Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kemunculan Gibran dan Nur Azizah langsung dikaitkan dengan praktek politik dinasti di Indonesia.
Menanggapi polemik politik dinasti ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa mengatakan, praktek dinasti politik di Indonesia bukanlah hal baru karena praktek seperti itu sudah berlangsung sejak Pemilu 2005.
"Sebenarnya dinasti politik ini bukan fenomena hari ini saja terjadi, dari dulu sejak Pilkada langsung dimulai 2005 sampai sekarang 2020, kira-kira sudah empat putaran Pilkada langsung ini dan fenomena politik dinasti dari mulai Pilkada pertama, diikuti Pilkada langsung kedua, ketiga, itu sudah ada," kata Saan Mustofa dalam diskusi publik di Gedung DPR RI, Selasa (28/7/2020).
Dikatakan politisi Partai Nasdem itu, fenomena dinasti politik sudah menjadi hal umum di Indonesia, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Olehnya itu, fenomena tersebut harus dijawab oleh calon kepala daerah dengan kualitasnya, agar mampu membentengi dirinya saat diserang dengan isu dinasti politik.
"Fenomena dinasti politik bukan hanya umum terjadi di kita, tapi juga di negara-negara lain sekalipun itu negara yang demokrasinya sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan kita, jauh lebih dulu seperti di Amerika misalnya. Cuman bagaimana membentengi agar praktek politik dinasti ini tidak mereduksi kualitas personal calon itu sendiri, kedua juga terkait dengan kemampuan dia nanti memimpin," urainya.
Baca juga: Jelang Musda Golkar Kendari, Pengurus DPD I Dipastikan Tak Bisa Rebut Ketua
Menurut Saan Muatofa, salah satu cara untuk menghilangkan praktek dinasti politik di Indonesia adalah sistem rekrutmen partai menjadi penting yang harus dipikirkan dan disadari secara bersama-sama.
"Bahwa itu akan terjadi, tapi minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi dari seseorang," ujarnya.
Selain itu kata dia, partai juga harus melihat Track Record seseorang yang akan diusung menjadi calon kepala daerah, dari pemahaman politik hingga jabatan publik yang pernah diduduki.
"Misalnya ya, apa Track Record dia di politik, istilahnya tidak ujug-ujug langsung seketika, yang tidak punya record politik, tidak punya jabatan-jabatan publik, tiba-tiba muncul sebagai calon, ini penting," jelasnya.
Hal itu katanya, terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Banyak pengalaman dari 2005 hingga kini, proses untuk mendapatkan dukungan maju sebagai calon kepala daerah dengan 20 persen persyaratan untuk gubernur, bupati, wali kota dengan kondisi yang multi partai ini.
"Apalagi di tingkat dua tidak ada yang namanya ambang batas parlemen, maka distribusi hasil Pemilu itu didistribusi suara dalam bentuk kursi, distribusinya ke banyak partai," pungkasnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
