HPN 2022, Pemprov dan PWI Sultra Tindak Lanjuti Penetapan Sebagai Tuan Rumah
Siswanto Azis, telisik indonesia
Rabu, 07 April 2021
0 dilihat
Suasana pertemuan antara pengurus PWI Pusat dan Pemprov Sultra bersama PWI Sultra di Kantor PWI Pusat. Foto: Ist.
" SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021, karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun "
JAKARTA, TELISIK. ID - Setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menindaklanjuti dengan melakukan berbagai persiapan.
Salah satu yang dilakukan adalah melakukan pertemuan bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Drs Asrun Lio, MHum PhD mewakili Gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Ridwan Badallah, SPd, MM, Ketua PWI Sultra, Sarjono, dan Sekretaris PWI Sultra, Mahdar Tayyong.
Rombongan daei Sultra tersebut diterima Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulhadi dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkfili Gani Ottoh.
Pada kesempatan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN pada 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari.
Gubernur Sultra, Ali Mazi (batik kuning). Foto: Ist.
Untuk itu, Asrun berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan.
“SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021, karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun,” jelas Asrun.
Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan, pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 kepada Sultra. SK tersebut sebagai pembaharuan SK sebelumnya yang diterima Gubernur Sultra Ali Mazi SH di Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan dengan menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021.
Hanya saja, akibat adanya pandemi COVID-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.
“Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra,” kata Mirza.
“Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemprov Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan benar-benar maksimal, sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” harap mantan Ketua PWI Jawa Barat ini.
Pada pertemuan tersebut juga mengemuka, PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, Perpustakaan Bertaraf Internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain.
Gubrnur Sultra, Ali Mazi (kiri) saat menerima SK penunjukan HPN 2021. Foto: Repro Antara
Untuk diketahui, penunjukan Sultra menjadi tuan rumah HPN sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Bahkan pada HPN 2021, Sultra sudah ditunjuk menjadi tuan rumah, namun karena situasi pandemi COVID-19 akhirnya membuat PWI Pusat mengambil keputusan untuk membatalkan dan mengalihkannya ke Jakarta, walau harus diselenggarakan secara sederhana. Keputusan tersebut tentu saja sudah dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra.
Olehnya itu, peringatan HPN 2021 dipusatkan di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta dan diikuti oleh berbagai daerah secara virtual. HPN ke-75 tersebut mengusung tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkesempatan mengikuti HPN 2021, juga secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Sejumlah tokoh tampak mendampingi Presiden Joko Widodo, antara lain: Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI Puan Maharani, Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.
Gubernur Ali Mazi memaklumi keputusan tersebut. Menurut orang nomor wahid di Sultra, apa yang diputuskan tersebut adalah yang terbaik menyangkut keselamatan dan kesehatan semua pihak. Pandemi COVID-19 yang masih mengintai Indonesia membuat siapapun harus berhitung dengan cermat, sebab jangan sampai apa yang dilakukan bisa mempengaruhi melonjaknya penularan virus Corona tersebut.
Menjadi tuan rumah pelaksanaan HPN merupakan momen penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sultra pada umumnya yang harus disukseskan bersama.
“Karena masih dalam suasana pandemi, tahun ini (2021) Sultra belum berkesempatan menjadi tuan rumah HPN 2021. Kita harus hormati keputusan PWI Pusat. Itu keputusan terbaik dan bijaksana. Tetapi tahun depan, di tahun 2022, Sultra siap mendukung sepenuhnya gelaran HPN sebagai tuan rumah,” demikian Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi mengimbau semoga insan pers tetap berkomitmen bersama pemerintah untuk terus mengedukasi dan memotivasi masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat semakin optimis menghadapi pandemi, disiplin menjalankan Protokol Kesehatan agar terhindar dari COVID-19.
“Sebagai salasatu pilar demokrasi, pers masih tetap berperan sebagai kunci perubahan. Termasuk peran serta pers di masa pandemi ini juga menjadi salasatu kunci untuk keberhasilan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan dengan sekuat tenaga dan terus berjalan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Selain melakukan fungsi kontrol, menurut Gubernur Ali Mazi, pers juga memiliki fungsi edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus hal tersebut sebagai sumbangan terbesar pers dalam kehidupan. Sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat mengetahui dan memahami banyak hal melalui pemberitaan yang benar dan berimbang (cover both side).
Gubernur Ali Mazi juga meminta seluruh insan pers untuk mendukung program pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengawasi kinerja pemerintah.
“Pers merupakan kontrol pembangunan, sehingga tanpa dukungan pers, pemerintah daerah juga kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan.” Pungkasnya. (C)
Siswanto Azis, telisik indonesia
_WhatsApp.webp)
.jpeg)
.jpeg)
