Izinkan 500 TKA Masuk di Sultra Dinilai Lecehkan Aspirasi Masyarakat

Atas persoalan yang hangat diperbincangkan itu, anggota DPR RI Rusda Mahmud buka suara. Wakil rakyat Dapil Sultra itu menilai, Pemerintah daerah sama saja melecehkan aspirasi masyarakat jika tetap mengizinkan TKA masuk di tengah banyaknya penolakan.

"Kalau aspirasi masyarakat masih banyak yang tidak menginginkan itu sebaiknya dipertimbangkan dulu," terang Rusda.

Baca juga: Sultra Bisa Rusuh Jika Masuk 500 TKA China

Menurut mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) dua periode itu, persoalan masuknya TKA di Sultra tidak menjadi masalah jika telah sesuai prosedur dan tidak membawa potensi penularan COVID-19, namun perlu lebih dulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Sultra khususnya di Kabupaten Konawe sebagai lokasi tujuan datangnya TKA dari Negeri Tirai Bambu itu.

"Forkopimda melihat dulu aspirasi masyarakat bagaimana," tambahnya.

Politisi Demokrat ini khawatir ada rekayasa dibalik persetujuan masuknya TKA. Pasalnya, dalam rapat bidang ketenagakerjaan di aula merah putih, rumah jabatan Gubernur Sultra, Sabtu (13/6/2020) lalu disebutkan, selain dihadiri oleh Forkopimda, rapat kerja bidang ketenagakerjaan tersebut juga dihadiri oleh tokoh agama, para rektor universitas se-Sultra serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sultra.

Setelah informasi itu beredar, Ketua BEM UHO Pandyi Priyono, membantah informasi itu dan menegaskan bahwa dirinya tak hadir dan tidak ada satupun perwakilan pengurus BEM UHO yang ikut serta dalam rapat tersebut.

Membaca informasi sanggahan dari BEM UHO, Komisi VII DPR RI ini khawatir jika persetujuan masukanya TKA itu rekayasa dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Nah, ini jangan sampai ada rekayasa sehingga itu disayangkan," tutupnya.

Reporter: Musdar

Editor: Sumarlin