Kapal KM Barombong Dinilai Tak Memadai, Warga Wakatobi Protes
Erni Yanti, telisik indonesia
Minggu, 26 Januari 2025
0 dilihat
Perbedaan ukuran kapal Sabuk Nusantara 44 dan KM Barombong dikeluhkan Masyarakat Wakatobi. Foto: Facebook
" Pergantian kapal yang menghubungkan Wakatobi dengan daerah lain, dari Kapal Sabuk Nusantara 44 ke KM Latih Barombong, menuai protes masyarakat setempat "
WAKATOBI, TELISIK.ID – Pergantian kapal yang menghubungkan Wakatobi dengan daerah lain, dari Kapal Sabuk Nusantara 44 ke KM Latih Barombong, menuai protes masyarakat setempat.
Keluhan utama adalah ukuran KM Latih Barombong yang dinilai terlalu kecil dan tidak memadai untuk kondisi cuaca dan ombak besar di perairan Wakatobi.
Sabuk Nusantara 44, yang sebelumnya melayani rute Wakatobi dengan kapasitas besar, kini dipindahkan ke pangkalan Ambon. Kapal tersebut digantikan oleh KM Latih Barombong yang memiliki kapasitas jauh lebih kecil.
Menurut Dewa, Anak Buah Kapal (ABK) Sabuk Nusantara 44, keputusan ini diambil oleh pusat, meski banyak masyarakat yang merasa dirugikan.
Baca Juga: Polemik PT GKP: Kadis ESDM Sultra Dituding Lecehkan Putusan Mahkamah Agung
“Masalah tiket mungkin tidak beda jauh, tapi soal kenyamanan dan keselamatan jelas berbeda. Apalagi kalau musim Timur, ombak di Wakatobi sangat besar,” ujar Dewa, Sabtu (25/1/2025).
Ia menambahkan, keputusan ini sudah final, meski memicu keluhan dan aksi protes, termasuk demonstrasi di atas kapal.
Secara teknis, Sabuk Nusantara 44 memiliki kapasitas GT 2090, sedangkan KM Latih Barombong hanya GT 500. Ukuran yang lebih kecil membuat KM Latih Barombong sulit memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk penumpang maupun pengangkutan barang.
Marjani, salah satu warga Wakatobi, mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan ini.
Baca Juga: Lomba Joget Acara Sunatan di Wakatobi Perebutkan Hadiah Lemari
“Kapal kecil seperti KM Latih Barombong tidak sesuai kebutuhan masyarakat Wakatobi. Perbandingannya, kapasitasnya hanya seperempat dari Sabuk Nusantara 44,” katanya.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam mengambil keputusan.
“Harus ada evaluasi yang jelas dan melibatkan masyarakat. Kebijakan seperti ini justru mengurangi kualitas layanan, padahal seharusnya meningkatkannya,” tambah Marjani.
Masyarakat Wakatobi berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan riil masyarakat. Mereka menginginkan transportasi publik yang lebih memadai demi mendukung kehidupan sehari-hari di wilayah kepulauan tersebut. (B)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
