Keaktifan JKN Sultra Tembus 86 Persen, BPJS Kesehatan Waspadai Lonjakan Penyakit Katastrofik Usia Muda

Ana Pratiwi, telisik indonesia

Rabu, 13 Mei 2026

0 dilihat

Penyerahan bantuan paket sembako oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina (kiri) dan diterima langsung Sekda Sultra, Muhammad Fadlansyah (kanan). Foto: Ana Pratiwi/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - BPJS Kesehatan Wilayah IX memperkuat sinergi strategis bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/5/2026), menyoroti keberhasilan Bumi Anoa dalam melampaui target nasional.

Tingkat keaktifan peserta JKN di Sultra kini telah mencapai 86 persen. Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 yang ditetapkan sebesar 83 persen.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Kendari Larang Pungli dan Penjualan Seragam Sekolah Saat Penerimaan Siswa Baru 2026

“Secara provinsi, Sulawesi Tenggara sudah melampaui target RPJMN 2029 lebih awal. Ini tentu menjadi capaian luar biasa yang patut diapresiasi karena menunjukkan kolaborasi yang sangat baik dalam perlindungan kesehatan,” ujarnya.

Selain capaian kepesertaan, BPJS Kesehatan melaporkan total biaya pelayanan kesehatan di Sultra sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1,23 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 persen terserap untuk pembiayaan penyakit katastrofik seperti jantung, gagal ginjal, dan kanker.

Menurut Asyraf, peningkatan kasus penyakit katastrofik kini menjadi perhatian serius karena mulai menyerang usia produktif. Bahkan, kasus gagal ginjal sudah mulai ditemukan pada remaja hingga anak-anak yang harus menjalani cuci darah akibat pola hidup dan konsumsi yang tidak sehat.

Ia menilai upaya promotif dan preventif harus diperkuat. Edukasi mengenai pola makan sehat dan pembatasan minuman berpemanis terus digencarkan bersama Dinas Kesehatan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pengobatan saat sakit.

Sebagai bentuk kepedulian sosial di luar layanan medis, dalam momentum tersebut BPJS Kesehatan juga menyerahkan bantuan paket sembako senilai Rp10 juta melalui program Organizational Social Responsibility (OSR) bagi warga terdampak bencana di Sultra.

Terkait urusan administratif, Asyraf menjelaskan bahwa tunggakan iuran bagi peserta mandiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Namun, bagi masyarakat miskin yang masuk dalam tanggungan pemerintah, tunggakan tersebut bisa diabaikan sehingga akses layanan kesehatan tidak terhambat.

Baca Juga: Dirjen Dikti Khairul Munadi Resmi Jabat Plh Rektor UHO

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Fadlansyah, menyatakan bahwa tunggakan bagi peserta penerima upah (ASN/PNS) telah diselesaikan seluruhnya. Ia juga mengungkapkan adanya 147 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pusat, di mana 90 ribu di antaranya telah berhasil ditangani oleh pemerintah daerah.

Untuk menyelesaikan sisa 40 ribu peserta yang masih dalam proses, Pemprov Sultra menyiapkan skema intervensi fiskal melalui penyesuaian subsidi provinsi.

“Kami mendorong daerah dengan kemampuan fiskal kuat untuk membantu kabupaten atau kota yang kapasitas anggarannya terbatas. Ini adalah solusi agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” jelas Fadlansyah.

Melalui penguatan sinergi ini, baik BPJS Kesehatan maupun Pemprov Sultra optimis kualitas layanan kesehatan yang merata dapat terus dirasakan oleh seluruh warga di Bumi Anoa. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS