Kemdiktisaintek Tutup Program Studi Tidak Searah dengan Kebutuhan RI, Begini Penjelasannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 25 April 2026

0 dilihat

Di tengah perubahan ekonomi, pemerintah mulai menata ulang jurusan kuliah agar selaras kebutuhan nasional. Foto: Repro Instiki

JAKARTA, TELISIK.ID - Pevrubahan ekonomi global dan tekanan bonus demografi, pemerintah mulai menata ulang pendidikan tinggi dengan menutup program studi yang dinilai tak lagi relevan kebutuhan nasional.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemdiktisaintek berencana menutup sejumlah program studi yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebutuhan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah penyesuaian sistem pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco menyampaikan, kebijakan tersebut membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan.

Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap program studi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Aturan Baru Kemendikdasmen SPMB di SMK 2026/2027 Resmi Dirombak, Begini Penjelasannya

“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, seperti dikutip dari Detiknews, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Badri, selain komitmen bersama, pemerintah juga akan mengambil langkah konkret dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Program studi yang dinilai tidak relevan akan melalui proses pemilahan dan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penutupan jika dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program studi kependidikan yang dinilai menghasilkan lulusan dalam jumlah besar setiap tahun, namun tidak diimbangi dengan kebutuhan di lapangan.

“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” kata Badri.

“Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” imbuhnya.

Selain itu, Badri mengungkapkan bahwa pendekatan pembukaan program studi yang masih berbasis pasar turut memengaruhi kondisi tersebut. Banyak perguruan tinggi membuka program studi berdasarkan minat calon mahasiswa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia kerja dan pembangunan nasional.

Baca Juga: Syarat Baru Dapat KIP Kuliah 2026, Berikut Prioritas Penerimanya

“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” terang Badri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa momentum bonus demografi harus diiringi dengan kebijakan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Tanpa penyesuaian tersebut, lulusan perguruan tinggi berpotensi tidak terserap secara optimal di dunia kerja.

“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” tegasnya. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS