M. Najib Husain, telisik indonesia
" Pondok pesantren menjadi sasaran para kandidat presiden 2024 serta partai politik, baik yang berazaskan agama atau religius atau nasionalis "
Oleh: Dr. M. Najib Husain
Dosen FISIP UHO
PARA kandidat bakal calon presiden 2024 yang masuk tiga besar dalam berbagai lembaga survei nasional sudah mulai bekerja. Sebelum bulan Ramadan, Ganjar dan Anies sudah mengunjungi serta bertemu dengan para kiai di pondok pesantren.
Namun ada yang baru turun gunung, yaitu Prabowo yang melakukan safari politik pasca lebaran ke pesantren untuk bertemu para kiai.
Diakui ataupun tidak, sampai saat ini para ulama dan para kiai mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia. Terlebih karena sifat pendidikan agama di pesantren, pondok atau madrasah yang mengarah pada orientasi vertikal kalangan santri kepada gurunya.
Secara filosofi, guru diartikan harus di-gugu dan di-tiru. Hal inilah barangkali yang menyebabkan pengaruh kewibawaan para ulama dan kiai sangat besar. Karena itulah, dalam menjangkau perspektif pembangunan politik di Indonesia dalam arti seluas-luasnya, para ulama sangat berperan dan berpengaruh (Slamet dan Agus, 2019).
Pondok pesantren yang memiliki kekuatan pada kepemimpinan kiai dan juga memiliki pengaruh cukup luas di sekitar lingkungan pesantren, menjadikan pesantren sasaran para kandidat presiden 2024 serta partai politik, baik yang berazaskan agama atau religius atau nasionalis, demikian masif menuju pemilihan Presiden dan legislatif.
Partai Islam atau berbasis umat Islam yang dipimpin oleh kiai atau tokoh Islam sudah tentu akan mendekati atau merangkul kiai di pondok pesantren yang memiliki dukungan massa yang nyata baik di pelosok pedesaan maupun perkotaan.
Tidak hanya partai Islam, tetapi sejumlah partai nasional yang tidak berdasarkan azas keagamaan berlomba-lomba menarik simpati para kiai dan kalangan pesantren. Partisipasi kiai dalam ajang politik praktis tentu saja bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan.
Ide kultural untuk menerapkan ajaran Islam yang paripurna (kaffah) menjadi terbuka peluangnya apabila partai yang diusungkan memenangi Pemilu. (Azyumardi: 2002).
Pada tahun 1960 Clifford Geetz pertama kali memunculkan istilah kiai dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan kiai. Sementara itu, Horikoshi dalam studinya yang dilakukan pada tahun 1978 secara konsisten membedakan istilah kiai dengan ulama karena fungsi formal yang diperankannya.
Baca Juga: Puan Maharani sebagai Cawapres
Ulama lebih memerankan segi fungsi-fungsi administratifnya, sedangkan kiai cenderung bermain dalam tataran kultural. Dengan argumentasi ini, wajarlah jika perhimpunan komunitas pemilik ilmu agama Islam di Indoensia menggunakan istilah ulama daripada kyai yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan Majelas Kiai Indonesia.
Pergeseran orientasi peran para kiai selama ini lebih didasarkan kepada orientasi dan perilaku kiai yang secara terang benderang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan berafiliasi kepada partai politik tertentu baik yang berazaskan agama, maupun nasional religius.
Padahal secara tradisional kiai dipandang sebagai sosok yang kharismatik yang selalu berpihak kepada aspek pemberdayaan masyarakat. Dalam posisi inilah maka politik patronase dan keshalehan mulai berjalan.
Pilpres 2019 adalah contoh bagaimana politik patronase dan keshalehan berjalan seiring dan bahkan saling memperkuat satu sama lain. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan NU dalam memobilisasi dukungan dalam Pilpres 2019 menunjukkan bagaimana pergumulan NU dengan demokrasi tidak selalu berjalan mudah.
Di satu sisi, dia harus menjaga khittahnya untuk berada di luar pertarungan politik praktis tapi di sisi lain juga harus menjaga kepentingan organisatoris dan kolektifnya tetap terwadahi. Hal ini seringkali menuntutnya untuk terlibat dalam deal politik pragmatis tanpa mengabaikan identitas keagamaannya sebagai Ormas Islam dengan jaringan paling luas di Indonesia.
Sayangnya, mobilisasi dukungan dengan menggunakan politik patronase dan keshalehan ini juga rawan menimbulkan gesekan di akar rumput, bukan saja selama masa Pilpres tapi jauh setelah pelaksanaan Pilpres 2019 itu sendiri.
Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada bentrokan fisik yang bukan saja merugikan citranya sebagai organisasi moderat, tapi lebih jauh dapat mengancam demokrasi lokal yang sedang mekar sekarang ini.
Upaya menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren menunjukkan bahwa nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya membangun basis dukungan ataupun sekadar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih tinggi.
Kelompok elit keagamaan ini, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan.
Kiai sebagai opinion leader ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus di taati. Sami’na wa atho’na yang senantiasa menjadi pedoman para pengikutnya. Opini leader selain mempunyai kharisma dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat kebanyakan.
Baca Juga: Mudik Politik
Hal ini menjadi kekuatan yang dapat menjadi pembentuk opini yang ada dalam masyarakat utamanya dalam membesarkan seorang figur pemimpin.
Situasi ini potensial menjadikan kiai harus berhati-hati, karena bukan hal yang mustahil sebagian masyarakat yang semula senantiasa menggantungkan sikap politiknya pada kehendak kiai, telah kehilangan respeknya karena sikap politik yang salah dan tidak didasarkan oleh metodolongi yang jelas.
Peran pondok pesantren mengalami orientasi politik pada diri para santri, karena pondok pesantren telah mengalami pergeseran dari kultural ke struktural, dari pembelaan dan pemberdayaan masyarakat ke politik kekuasaan.
Peran santri yang independen ke partisan partai politik tertentu. Kiai sebagai komunikator politik telah terjadi pereduksian bangunan kultural yang berbasisi pada moral force, menjadi orientasi kepada kekuasaan dan simbol-simbol keagamaan yang digunakan oleh tokoh politik untuk menggalang dukungan dan simpati.
Sekali lagi, disinilah politik patronase dan keshalehan akan bekerja dalam memberikan dukungan para kandidat Presiden baik dalam dukungan tanpa syarat ataupun dalam dukungan dengan syarat memposisikan wakil nahdliyin sekali lagi sebagai 02. (*)
