Kisruh di Pelabuhan Nusantara, Bupati dan DPRD Muna Jadwalkan Panggil Kepala UPP
Sunaryo, telisik indonesia
Selasa, 14 Oktober 2025
0 dilihat
Bupati Muna, Bachrun Labuta bersama Wakil Bupati (Wabup), La Ode Asrafil Ndoasa (kiri) dan Ketua DPRD, Muhamad Rahim saat menerima aspirasi masa Gerakan Rakyat Muna Raya Bersatu (kanan). Foto : Sunaryo/Telisik
" Banyaknya persoalan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara mendapat perhatian serius dari Bupati Muna, Bachrun Labuta "
MUNA, TELISIK.ID - Banyaknya persoalan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara mendapat perhatian serius dari Bupati Muna, Bachrun Labuta.
Ia langsung memerintahkan stafnya untuk mengundang Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Raha, Hamjan dan pihak-pihak terkait untuk rapat pada Rabu (15/10/2025).
Adapun agenda rapat yang akan dibahas persoalan belum dikeluarkannya rekomendasi pelayaran kapal cepat Indomas Muna 1 dan dugaan kongkalingkong antara UPP dan pemilik perusahaan pelayaran PT Dharma Indah.
"Kita akan panggil kepala UPP, untuk mencari tahu apa sebenarnya masalah-masalahnya," kata Bachrun, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: Belanja Kolaka Utara 2026 Lebihi Pendapatan, Pemkab Andalkan SILPA dan Insentif Pusat
Dalam persolaan itu, Ketua KAHMI Muna itu tidak memihak pada salah satu perusahan pelayaran. Hanya saja, ia tidak menginginkan adanya persaingan tidak sehat. Katanya, semua warga negara diberi hak yang sama dalam berusaha.
"Silahkan berusaha, tanpa harus ada monopoli. Semakin banyak kapal, makin banyak pilihan masyarakat," ujarnya.
Di DPRD Muna juga telah menerima aduan Gerakan Rakyat Muna Bersatu terkait permasalahan di Pelabuhan Nusantara Raha.
Ketua DPRD Muna, Muhamad Rahim menerangkan, apa yang aspirasi itu telah diterima. Pihaknya, menjadwalkan pekan depan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama kepala UPP dan pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Diduga Bekingi Permasalahan di Pelabuhan, Kepala UPP Raha Dilapor Polisi dan Kejari
"Minggu ini, kami masih dalam masa reses. InsyaAllah, pekan depan kita RDP," kata politisi PDIP itu saat menerima pendemo.
Kolegannya, Anggota Komisi II, Zahrir Baitul menerangkan, persoalan dugaan monopoli pelayaran PT Dharma Indah dengan monurunkan harga tiket di Pelabuhan Nusantara sudah lama terjadi.
Bahkan pihaknya saat itu, pernah melaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ombudsman hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kejadian hari ini, modus lama yang digunakan kembali. Kami, pasti akan tindaklanjuti lagi," terangnya. (A)
Penulis: Sunaryo
Editor: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
