KPU RI Tekankan Kerja Penyelenggara Pilkada 2024 Kolektif Kolegial

Baca Juga: KPU RI Kaji Dua Putusan MK Syarat Calon Kepala Daerah, Parpol Tanpa Kursi DPRD Bisa Diusung

"Konsolidasi ini bagian pengingat kita semua termasuk di jajaran PPK yang belum punya grup dengan peserta pemilu agar bisa konsolidasi kalau ada aturan baru kalau ada informasi dari provinsi maupun kabupaten segera dikirim. Kalau belum ada sampai sekarang segera buat dan kalau sudah ada manfaatkan media grup-grup WA itu untuk mempercepat konsolidasi dengan semua pihak," katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto berharap konsolidasi daerah untuk kesiapan Pilkada serentak tahun 2024, dapat terselenggara dengan baik, jujur, adil dan kondusif sebagai prasyarat pembangunan nasional.

"Tentu kita menyatukan hati dan pikiran, meneguhkan komitmen masing-masing, kita bisa merefleksikan kembali apa yang harus kita kerjakan di sisa waktu. Esensinya adalah kita siapkan jelang, pada saat, sampai dengan pasca Pilkada 2024," ungkapnya.

Baca Juga: KPU Pastikan Kesiapan Logistik Pilkada Telah Diproses, Prioritaskan Daerah Terjauh

Ia menyebut, jika pilkada di Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini berjalan lancar, maka pada 7 Februari 2025 sudah memiliki pemimpin definitif baik gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya.

"InsyaAllah tidak terjadi apa-apa. Tanggal 7 Februari kita akan memiliki pemimpin baru gubernur, bupati, wali kota beserta para wakilnya, mari kita satukan hati dan pikiran serta buka komitmen kita untuk melakukan yang terbaik bagi Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama ini," tuturnya.

Sementara Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Asril, menekankan kepada penyelenggara pilkada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk lebih mengenal peran mereka dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 termasuk PPK, PPPS dan KPU di kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS