KPU Usul Anggaran Pilkada Serentak Buton Selatan Rp 44 Miliar

Deni Djohan, telisik indonesia

Jumat, 29 Juli 2022

0 dilihat

Ketua KPU Busel, Ari Ashari Apriadi ketika menyerahkan dokumen hasil akhir laporan dana kampanye partai politik kepada komisioner Bawaslu Busel, Rosni. Foto: Ist.

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Pilkada serentak yang jatuh pada November 2024 mendatang masih terbilang jauh. Namun sejumlah kesiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Selatan (Busel). Salah satunya terkait anggaran.

Ketua KPU Busel, Ari Ashari apriadi, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran tahapan pilkada yang digelar serentak 2024 mendatang kepada Pemda Busel. Nilai anggaran yang diusulkan kali ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Kalau pada pilkada lalu anggaran yang diberikan pemda itu sebesar Rp 23 miliar. Sedangkan tahun ini yang kita usulkan sebesar Rp 44 miliar," tutur Ari Ashari Apriadi kepada Telisik.id ketika ditemui di kantornya, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, meningkatnya anggaran itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, terkait belanja pengadaan alat pelindung diri (APD) mengingat hingga kini belum ada imbauan bebas COVID-19 dari pemerintah pusat.

Kedua, biaya honor badan adhoc yang teridir dari PPK dan PPS serta biaya logistik.

Baca Juga: Kejar Kemenangan Pilpres 2024, Menteri Airlangga Hartarto Harus Mundur

"Terkait dengan belanja APD itu bisa jadi akan dihapuskan ketika negara telah memberi imbauan bebas COVID-19. Apabila itu dihapus, otomatis usulan anggaran itu akan berkurang," bebernya.

Celakanya, pada pembahasan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah antara eksekutif dan legislatif beberapa pekan lalu, pemda belum menuangkan rencana penganggaran pesta demokrasi itu. Padahal, pilkada merupakan agenda nasional yang wajib dilaksanakan.

"Hanya Alhamdulilah, proposalnya sudah masuk. Usai rapat salah satu ASN dari Bappeda temui saya guna meminta proposal rencana anggaran," pungkasnya.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Majapahit, La Ode Safrin Mas'ud mendukung penuh langkah KPU Busel dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi di Bumi Gajah Mada. Apalagi, hajatan tersebut dilaksanakan lima tahun sekali.

Baca Juga: Wakil Bupati Kolaka Timur Terpilih Segera Diusul ke Pemprov

"Tidak ada alasan pemda untuk tidak menganggarkan kegiatan ini. Ini wajib hukumnya," terangnya.

Menurutnya, pesta demokrasi yamg digelar November 2024 mendatang sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya. Kali ini digelar secara serentak.

"Bila perlu, DPRD membuat perda terkait penganggaran kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan dewan dalam upaya mendukung pelaksanaan pilkada nanti," tutupnya. (B)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Haerani Hambali