Kunker di Cibal, Ini Permintaan Hingga Keluhan Para Kades ke Gubernur NTT

Berto Davids, telisik indonesia

Selasa, 19 April 2022

0 dilihat

Gubernur NTT saat melakukan Kunker di Beamese, Kecamatan Cibal, Manggarai. Foto: Berto Davids/Telisik

MANGGARAI, TELISIK.ID - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di wilayah Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Senin (18/4/2022).

Di hadapan publik gubernur tidak hanya berbicara tentang produk lokal dan jalan hotmiks dari perak menuju Beamese yang telah dikerjakan oleh dana share APBD 1, tetapi ia juga berbicara tentang intervensi program anggaran propinsi ketika merespon aspirasi masyarakat.

Namun, pada kesempatan itu ia juga menerima permintaan, usul, saran hingga pengeluhan dari beberapa kepala desa di Cibal.

Kepala Desa Golo, Eduardus Habu pada kesempatan itu langsung meminta jaringan listrik ke Gubernur NTT.

Eduardus pun melaporkan kepada gubernur, jika berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa kepala desa, ada beberapa dusun yang sama sekali belum tersentuh jaringan listrik di Kecamatan Cibal, yakni Desa Ladur, Desa Kentol, Desa Langkas, Desa Riung dan Desa Nenu.

"Sedangkan di Kecamatan Cibal Barat ada Desa Wae Codi, Desa Latung, Desa Golo Woi dan Desa Wae Renca," kata Eduardus pada kesempatan dialog bersama orang nomor satu di NTT itu.

Ia pun merinci, di Desa Ladur ada 4 Dusun dan 500 KK yang belum teraliri listrik sama sekali. Kemudian di Desa Kentol ada satu Dusun yang belum teraliri listrik.

Lalu Desa Langkas ada 1 Dusun dan 150 KK yang belum teraliri listrik. Berikut di Desa Riung ada 3 Dusun dan 622 KK yang belum teraliri listrik, dan yang terakhir di Desa Nenu ada 1 Dusun dan 17 KK yang belum teraliri listrik.

"Jadi itu data untuk Kecamatan Cibal. Kami berharap Pak Gubernur telah menyiapkan kantong kosong dari Kupang untuk menampung aspirasi ini," ujar Eduardus diikuti tepuk tangan meriah para hadirin.

Tak hanya soal listrik, Eduardus juga mengaku kesulitan membangun desa karena jumlah Dana Desa yang terlalu banyak dialokasikan ke BLT penanganan COVID-19 sehingga nyaris tak menyentuh program-program lain.

Baca Juga: Pemkab Kolut Bentuk Moral dan Agama Generasi Islam Melalui Program Keagamaan

"Seperti bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat belum bisa dilakukan karena memang anggarannya lari ke BLT," ngakunya.

Selain itu kata dia, persoalan pemasaran hasil tenun antara nilai jual dan nilai beli belum seimbang. Hal tersebut berdasarkan pengeluhan para pengrajin.

Penghasilannya tidak seimbang. Kerja tenun makan waktu dua bulan, tetapi penghasilanya hanya berkisar Rp 600 dan Rp 700 ribu, beli benangnya sampai Rp 300 ribu, hitung-hitung untung bersihnya hanya Rp 200 ribu. Itu belum cukup untuk meningkatkan perekonomian.

"Kami berharap ada aturan khusus dari Pak gubernur terkait dengan proses penjualan hasil karya para pengrajin tenun di Cibal" harapnya.

Eduardus pun menambahkan pada tahun 2019 lalu di desanya sendiri Desa Golo ada tender pengerjaan proyek peningkatan status telford ke lapen yang sumber dananya berasal dari DIPA provinsi. Tetapi sampai saat ini proyek itu tidak dikerjakan.

"Menurut kami ini sebuah soal Pak gubernur. Kami mohon Pak gubernur untuk mencek kembali tender proyek itu, kenapa sampai sekarang tidak dikerjakan," kata Eduardus.

Sementara itu Kepala Desa Barang, Thomas Rihi juga menyampaikan usulan kepada gubernur terkait pembukaan jalan baru lintas luar dari Desa Rado menuju Desa Welu, Desa Barang, Desa Pinggang hingga Desa Riung.

Thomas Rihi juga meminta revitalisasi rumah adat dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata.

Menanggapi itu, Gubernur Laiskodat berjanji akan menampung semua aspirasi para kades dan akan menindak lanjuti aspirasi itu sambil mencari solusi terbaik.

"Saya sudah terima semua aspirasi kalian, mudah-mudahan intervensi yang kita lakukan bisa berjalan dan menjadi baik kedepan. Dengan begitu kita mampu melakukan pembiayaan-pembiayaan untuk setiap usul, saran dan permintaan yang dimaksud," jawab gubernur.

Di NTT ini kata dia, bukan hanya Manggarai saja tetapi masih banyak kabupaten lain yang punya soal serupa. Oleh karena itu pihaknya akan mengintervensi secara perlahan khususnya daerah-daerah terisolir.

Untuk yang bagian utara, sambung gubernur, pihaknya sangat setuju kalau ada masyarakat yang mengusul soal pembukaan atau peningkatan jalan, sehingga nanti bisa diintervensi oleh provinsi atau pun pusat.

"Di sini ada Kadis PU provinsi. Saya minta Pak Kadis tolong desain yang bagus yang mana jadi intervensi kita dan yang mana jadi intervensi pusat. Semua ini demi kepentingan pariwisata pantura ke depan.

Baca Juga: Status P3K Konsel Masih Belum Jelas

Sedangkan untuk permintaan listrik, ia bilang data dusun dan jumlah KK nya dibuat serapi mungkin by name by addres, sehingga saat pulang dari Manggarai ia akan kasih ke bagian listrik di provinsi untuk bisa langsung ditindak lanjuti.

"Tolong nama dusun dan KK-nya dikasih ke saya supaya tindak lanjut yang bisa dilakukan provinsi akan segera dilakukan ketika saya pulang dari Manggarai," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat baru saja menepati janjinya mengaspalkan jalan dari Desa Perak menuju Desa Beamese, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai sepanjang 2 kilo meter lebih.

Ruas jalan yang diaspalkan melalui share dana APBD 1 itu memang masih kontras dengan keadaan jalan yang belum diperbaiki. Namun penanganan jalan tersebut merupakan janji Gubernur Laiskodat saat menghadiri misa syukur tahbisan Uskup Ruteng, Mgr. Sipri Hormat tahun 2020 lalu.

Pengaspalan jalan tersebut juga merupakan permintaan langsung Uskup Ruteng ke  gubernur yang waktu itu hadir di Beamese bersama mantan Bupati Mangggarai almarhum Deno Kamelus. (A)

Reporter: Berto Davids

Editor: Kardin