Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Wamendagri: Jangan Kaitkan dengan Besaran Gaji
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Sabtu, 04 Juli 2026
0 dilihat
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai korupsi kepala daerah tidak berkaitan dengan besaran gaji. Foto: Repro Antara
" Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tidak sepakat jika maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan besaran gaji yang diterima kepala daerah "
JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tidak sepakat jika maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan besaran gaji yang diterima kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya menyusul sembilan kepala daerah yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun 2026. Kasus terbaru menimpa Bupati Langkat, Syah Afandin.
"Saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi," kata Bima Arya saat dihubungi awak media, seperti dikutip dari Detiknews, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: Deratan Sanksi Perusahaan Tidak Daftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan Berlaku 2026
Menurut Bima Arya, besaran penghasilan bukan menjadi faktor utama yang menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Ia menilai praktik korupsi lebih dipengaruhi oleh integritas masing-masing individu.
Ia menjelaskan, terdapat banyak kepala daerah yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses, namun tetap terjerat kasus korupsi. Di sisi lain, terdapat pula kepala daerah yang memiliki peluang melakukan korupsi, tetapi tetap menjalankan tugas secara jujur.
Baca Juga: Purbaya Tak Mau Obral Anggaran Rp 984 Triliun di Semua Instansi, Berikut Prioritasnya
"Banyak kepala daerah berlatar pengusaha sukses melakukan korupsi juga, dan banyak kepala daerah yang daerahnya punya peluang melakukan korupsi tapi tetap lurus dan jujur," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Kasus terbaru yang melibatkan Bupati Langkat kembali memunculkan perdebatan mengenai faktor penyebab masih terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
