Menteri Nadiem Minta Maaf ke Muhammadiyah, NU dan PGRI

Rahmat Tunny, telisik indonesia

Selasa, 28 Juli 2020

0 dilihat

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meminta maaf kepada Program Organisasi Penggerak (POP).

Nadiem berharap, POP seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan dapat kembali bergabung dalam POP.  

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," kata Nadiem lewat keterangan resmi yang diterima Telisik.id di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Dikatakan Nadiem, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri, nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama diperlukan untuk bantuan pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Baca juga: Muncul Persoalan Baru dalam POP: Melibatkan Pihak CSR

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," ucap Nadiem.

Menteri yang biasa disapa Mas Menteri ini melanjutkan, Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Dengan demikian, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut," ujarnya.

"Harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” tutupnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Kardin