Menteri PKP Mulai Program Rumah Layak Huni dari Kendari, Sasar 8.973 Unit di Sulawesi-Gorontalo

Ana Pratiwi, telisik indonesia

Sabtu, 30 Mei 2026

0 dilihat

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Rumah sederhana milik Hatta Jumadia di kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, menjadi titik awal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi dan Gorontalo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni yang ditempati Hatta bersama enam anggota keluarganya.

Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Sulawesi dan Gorontalo.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Forkopimda, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Rumah semi permanen yang dihuni keluarga Hatta menjadi gambaran kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. Dinding rumah tampak lapuk, sementara atap seng yang digunakan telah berlubang di sejumlah bagian.

Selain dihuni tujuh orang, rumah tersebut juga belum memiliki fasilitas kamar mandi maupun jamban yang layak.

Saat berdialog dengan rombongan pejabat yang hadir, Hatta mengaku bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya.

“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ujarnya di Kendari, Jumat 29/5/2026).

Baca Juga: Kendari Sabet Peringkat II Penurunan Pengangguran se-Sulawesi, Dapat Insentif Rp 2 Miliar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), keluarga Hatta masuk dalam kategori desil satu atau kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain belum memiliki sanitasi yang memadai, kebutuhan listrik keluarga tersebut masih bergantung pada sambungan dari rumah tetangga.

Melihat kondisi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan rumah Hatta akan segera memperoleh bantuan melalui program BSPS.

“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu,” kata Maruarar.

Ia menjelaskan pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan alokasi bantuan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Jika pada tahun sebelumnya bantuan hanya menyasar sekitar 1.129 unit rumah, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 8.973 unit.

“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujarnya.

Dari total bantuan tersebut, sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk kawasan pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk kawasan perkotaan.

Khusus Kota Kendari, jumlah bantuan meningkat dari sekitar 131 unit pada tahun 2025 menjadi 548 unit pada tahun 2026. Menteri PKP juga menambah kuota bantuan setelah menerima laporan masih banyak warga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Khusus Kendari saya naikkan lagi supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tegasnya.

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan Pemerintah Kota Kendari siap mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat dalam penanganan rumah tidak layak huni. Selain mendukung proses pembangunan rumah keluarga Hatta, pemerintah kota juga menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Menteri PKP yang menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam percepatan penanganan kawasan kumuh.

“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” ujar Maruarar.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae yang membantu menutupi kebutuhan biaya pembangunan rumah Hatta. Bantuan itu diberikan karena biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp80 juta, sedangkan bantuan BSPS yang diberikan pemerintah sebesar Rp20 juta.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, mengatakan program BSPS tahun ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

“Total tenaga kerja yang terserap sekitar 35.892 pekerja dengan dukungan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Dua Menteri Tinjau SRMP 25 Kendari, Sentra Meohai jadi Garda Terdepan Pengembangan Sekolah Rakyat di Sultra

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai program bedah rumah merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara,” kata Tito.

Menurutnya, program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari tahun ke tahun.

Pengerjaan rumah Hatta ditargetkan mulai dilaksanakan pekan depan dan rampung pada Agustus 2026 bersamaan dengan penyelesaian tahap pertama program BSPS di Kota Kendari. Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati hunian yang sehat, aman, dan layak. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS