Muna Barat Zona Merah Rawan Distribusi Logistik dan Politik Uang
Putri Wulandari, telisik indonesia
Minggu, 29 September 2024
0 dilihat
Pelepasan balon seusai apel siaga Bawaslu Muna Barat di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Minggu (29/9/2024). Foto: Putri Wulandari/Telisik
" Kabupaten Muna Barat ditetapkan sebagai zona merah terkait dua kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu distribusi logistik dan praktik politik uang "
MUNA BARAT, TELISIK.ID — Kabupaten Muna Barat ditetapkan sebagai zona merah terkait dua kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu distribusi logistik dan praktik politik uang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muna Barat mengimbau seluruh penyelenggara untuk bekerja sesuai regulasi meski hanya ada satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024, dengan fokus pada dua kerawanan tersebut.
Ketua Bawaslu Muna Barat, Awaluddin Usa, menjelaskan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Muna Barat menjadi zona merah terkait pendistribusian logistik dan praktik politik uang.
Baca Juga: Rajiun Janji Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Watoputi
“Hal ini disebabkan beberapa desa yang berada di pulau, sehingga distribusi logistik harus mempertimbangkan kondisi cuaca yang sering berubah, seperti hujan dan angin,” kata Awaluddin, saat apel siaga di Lapangan Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Minggu (29/9/2024).
Apel siaga turut dihadiri Bawaslu Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah, dan Forkopimda setempat.
Terkait praktik politik uang, meskipun hanya ada satu paslon yang tampil, Awaluddin berharap agar paslon tunggal berjuang dengan cara terhormat, yaitu melalui pilihan suara rakyat, bukan karena tekanan atau politik uang.
“Fokus utama kita adalah mengawasi praktik politik uang dan distribusi logistik, namun kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pilkada dan menjalankan tugas lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Masuk Tahapan Kampanye, Ini Tiga Lokasi Kampanye Akbar Paslon Darwin-Ali
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Bane, menambahkan bahwa terkait distribusi logistik, mitigasi harus dilakukan segera, terutama di desa-desa yang terletak di wilayah kepulauan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik politik uang, karena pengawasan untuk paslon tunggal lebih berat dibandingkan jika terdapat lebih dari satu paslon.
“Hindari politik uang, kita jaga daerah kita agar terhindar dari praktik tersebut,” tegasnya. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
.webp)
