Paripurna RPJPD 2025-2045 Jadi Rapat Perdana Tercepat di Muna Barat

Baca Juga: Rapat Perdana Pj Bupati dan DPRD Muna Barat, Banyak Kepala OPD Tak Hadir

Olehnya itu, kata dia, penyusunan RPJPD diawali dengan konsultasi dan melibatkan berbagai stakeholder di Muna Barat yang dalam prosesnya RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang disepakati akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029.  

Rencana awal dalam penyusunan RPJPD Muna Barat juga beriringan dengan penyusunan dokumen kajian Kemenhub. Saat ini juga sedang menunggu validasi dari Pemprov Sulawesi Tenggara yang dijabarkan 2025-2045 dan dijabarkan dalam empat periode.

Selanjutnya, rancangan RPJPD tahun 2025-2045 dan rancangan teknokratik  tahun 2025-2029 akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam visi dan misi program pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Olehnya itu, pihaknya berharap proses pembahasan RPJPD dapat berjalan baik dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Secara garis besar RPJPD ini bahwa Mubar dihadapkan dengan keterbatasan SDM dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil analisis telaah fiskal, yang potensial digunakan untuk pembangunan daerah sangat terbatas, sehingga perlu kehati-hatian dan analisa yang paripurna dalam menentukan arah pembangunan dalam 20 tahun kedepan.

Namun, tidak boleh pesimis terhadap kondisi ini, maka ia mengajak bersama-sama menyempurnakan RPJPD kabupaten Muna Barat agar dalam 20 tahun kedepan dapat menjadi kabupaten yang unggul dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu didukung dengan visi yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul sehat, beriman dan berbudaya, mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovatif, dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: PTPS di Muna Barat Bakal Ditindak Tegas Jika Salahi Kewenangan

Selanjutnya, mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif dan ramah lingkungan dan berkeadilan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas kolaboratif bertanggung jawab dan Profesional, dan mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan tangguh dan adaptif.

Namun, rumusan yang telah di tentukan masih membutuhkan masukan dari DPRD melalui pembahasan bersama, maka seluruh SKPD wajib mengikuti pembahasan ini tanpa terkecuali.

Sementara itu, setelah pembacaan RPJPD tahun 2025-2045 langsung diterima oleh fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Amanat pembangunan Indonesia raya, dan lainnya.

Ketua DPRD Muna Barat, Wa Ode Sitti Sariani Ilaihi mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan rapat perdana yang dilakukan dengan waktu yang singkat.

"Ini rapat pertama yang cepat selama saya menjadi pimpinan DPRD Muna Barat," ungkapnya. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS