Pemda Kolaka Timur Tindak Lanjuti Kasus Pemukulan Kadis oleh Kabidnya

Abraham menjelaskan, seharusnya pihak Kadis Dikbud yang mengalami kejadian itu melapor kepada pimpinan bahwa ada kejadian seperti ini di dinasnya.

"Tapi kayaknya kemarin belum sempat dilapor itu, yah paling tidak hari ini seharusnya sudah dilapor kepada bupati," jelasnya.

Ia menambahkan, pihak BKPSDM hanya menunggu perintah dari pimpinan untuk tindak lanjutnya seperti bagaimana terhadap masalah itu, namanya seorang kadis itu harusnya bisa mengatur bawahannya.

Abraham juga menuturkan, seharusnya etika seorang ASN itu tidak boleh melakukan hal seperti itu apalagi ini sekelas kadis dan kabid.

Baca Juga: Kabid Hajar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur Hingga Berdarah Viral

"Apalagi ini di bulan Suci Ramadan harusnya mereka dapat mengontrol emosilah," tuturnya.

Lanjut Abraham, seharusnya dalam penunjukkan PPTK memang kadis yang meng-SK-kan dan menunjuk, tetapi di sisi organisasi itu berjenjang ada kadis, sekertaris, kabid, dan kepala seksi.

"Kalau kabid lain bisa menjadi PPTK, kenapa Muchtar tidak bisa. Harusnya kan dia bisa juga dan itu perlu kita dapat penjelasannya," ujarnya.

Sementara itu Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur, Muchtar Syamsudin mengatakan, selaku kepala bidang dan bawahan dari kadis, dia tidak diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Sejak bulan 12 tahun kemarin setelah kegiatan di Baubau, saya selalu mis komunikasi sama kadis dan tidak diberikan ruang sampai saat ini," ujarnya.

Ia juga mengaku, seharusnya pihak kadis membicarakan dan mendiskusikan kepada dirinya selaku bawahan ketika ada kesalahan atau apa saja itu.

Muchtar menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika tupoksi Bidang Kebudayaan dialihkan ke staf lain, asalkan itu dibicarakan lebih dulu dengannya.

"Jadi di kantor itu saya sama sekali tidak pernah dilibatkan kegiatan apapun oleh kadis," tambahnya.

Muchtar membeberkan, semua kabid di Dinas Pendidikan Kolaka Timur diberi SK penugasan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), namun hanya dirinya selaku Kabid Kebudayaan yang tidak ditunjuk melalui SK selaku PPTK, melainkan hanya dialihkan ke staf lain dalam hal ini bawahan Muchtar.

“PPTK itu jabatan yang melekat di tupoksi. Seluruh kantor atau OPD kalau masih ada kepala bidang maka dia (sekaligus) PPTK-nya. Di kantor semua kepala bidang itu adalah PPTK, (hanya) saya yang bukan,” ungkap Muchtar.

Muchtar mengaku sangat kesal kepada Herman selaku kadis yang seolah memperlakukannya hanya sebagai pajangan, tidak difungsikan sama sekali sebagai Kabid Kebudayaan.

Muchtar mengungkapkan, sebelumnya juga ada beberapa SK kegiatan terkait tupoksi di Bidang Kebudayaan, namun bukan Muchtar yang diberi SK untuk menjalankan tupoksi tersebut.

Kekesalan dan emosi itupun memuncak ketika mengetahui secara langsung dari staf lain bahwa SK PPTK yang telah lama ditunggu-tunggu ternyata bukan atas nama Muchtar.

Baca Juga: Kadis Kominfo Beber Kronologis Pemukulan Dirinya Oleh Kepala Bapenda Sultra

Keesokan harinya, Muchtar pun langsung menumpahkan emosinya dengan menerobos masuk ke ruang kerja Kadis Pendidikan untuk menemui Herman yang saat itu sedang menerima sejumlah tamu.

Muchtar langsung memperlihatkan dan menanyakan SK PPTK kepada Herman sehingga terjadi adu mulut, yang membuat Muchtar secara spontan mendaratkan tinjunya ke wajah Herman hingga mengalami pendarahan di hidung.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Herman Amin L mengatakan, dirinya melakukan penunjukan PPTK itu melihat dari kinerja yang telah dilakukan oleh bawahannya.

"Kalau kinerjanya bagus tidak mungkin saya tidak pakai dia jadi PPTK," ujarnya.

Ia juga mengatakan, harusnya ini dijadikan sebagai bahan introspeksi diri dan evaluasi akan kinerjanya. (A)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS