Relasi yang Menguntungkan

M. Najib Husain, telisik indonesia

Sabtu, 29 Januari 2022

0 dilihat

Dr. M. Najib Husain, Dosen FISIP UHO. Foto: Ist.

Oleh: Dr. M. Najib Husain

Dosen FISIP UHO  

PERGERAKAN bakal calon gubernur Sultra tahun 2024 sudah seharusnya dilakukan di tahun 2022. Jika tidak, akan terlambat dan sangat sulit untuk menjalankan strategi pemenangan, baik secara ofensif maupun strategi defensif.

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan para bakal calon dan tim sukses adalah membangun relasi. Relasi adalah hubungan antara dua orang atau lebih, dengan memperbanyak relasi sangat baik bagi para bakal calon dalam sebuah pertarungan politik.

Untuk itu, setiap bakal calon harus memanfaatkan saluran-saluran komunikasi politik yang ada, karena setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi (Muhtadi, 2008).  

Para calon gubernur Sultra yang akan bertarung di 2024 sudah saatnya membangun relasi baik, relasi non partai maupun lintas partai serta relasi dengan media. Relasi non partai tidak lain untuk melakukan pendekatan emosional dengan rakyat, yang nantinya dapat memberikan dukungan sukarela yang selama ini banyak ditemukan dengan munculnya politik relawan yang sumber pedanaannya dari relawan.  

Namun, relasi yang terbangun adalah relasi inklusif bukan yang ekslusif. Jika relasi ekslusif yang terbangun sebenarnya menunjukkan di mana masyarakanya memiliki kultur demokrasi yang sangat lemah yang  dapat mengancam empat hal:

Pertama, stabilitas sistem ekonomi dan politik. Kedua, kultur demokrasi yang lemah rentan terhadap konflik dan mendorong orang untuk menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan, ketimbang menggunakan cara-cara persuasif dan beradab.

Ketiga, kultur demokrasi yang lemah memengaruhi derajat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi publik. Keempat, kultur demokrasi yang lemah juga menunjukkan bahwa hubungan antara negara dengan masyarakat kurang harmonis.

Relasi inklusif dibutuhkan untuk  kerjasama dengan individu atau kelompok lain menjadi penting. Prinsip bersikap inklusif muncul karena adanya kebutuhan bekerjasama untuk mencapai cita-cita. Titik tolaknya adalah memandang sisi positif perbedaan sehingga mendorong usaha-usaha untuk mempelajari perbedaan dan menarik sisi-sisi universal yang mungkin bernilai positif dan menunjang.

Membiasakan berkomunikasi dengan sehat tidak semata-mata didasari persepsi yang sempit, melainkan berdasarkan pengamatan dan terhadap perbedaan yang ada dan seorang bakal calon tidak “baper” saat mendapatkan informasi yang tidak menguntungkan buat dirinya dan hanya mau mendapatkan informasi yang baik-baik saja.        

Bagi bakal calon yang sudah merasa memiliki partai politik sebagai kendaraanya, sangat tepat untuk melakukan relasi lintas partai politik dengan memfungsikan fungsi komunikasi politik mesin politik partai, sehingga setiap bakal calon membuka diri untuk mau berkomunikasi dengan semua partai yang ada, dengan melakukan lobi-lobi politik agar mendapatkan dukungan politik.

Baca Juga: Politik Balas Budi Bagi-Bagi Jabatan ala Presiden Joko Widodo

Dalam dunia politik, pelobian adalah suatu usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik. Seorang pelobi juga harus meluangkan waktu untuk mendalami topic lobbying sehingga tidak terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan membahayakan misi lobi yang sebenarnya.

Intuisi, fleksibilitas, dan sensitivitas dalam mengelola situasi merupakan elemen pendukung kesuksesan lobi. Lobi dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi secara persuasif agar pihak lain mau memenuhi keinginan dan tujuan pihak yang melobi.

Kegiatan lobi ini bias menambah jaringan koneksi di beberapa sektor, sekaligus keberhasilan lobi dipengaruhi seberapa banyak dan luas jaringan yang dimiliki. Lobi lebih efektif jika dilakukan dalam suasana informal, karena itu lobby diartikan juga sebagai kegiatan yang bersifat informal dan tidak resmi.

Relasi yang tidak bisa dianggap remeh oleh bakal calon adalah relasi dengan media sebagai bentuk komunikasi politik. Cara pandang setiap bakal calon gubernur jangan merumuskan komunikasi politik sebagai penggunaan perlengkapan, alat-alat, ataupun perangkat komunikasi (communication apparatus) saja, untuk melakukan sosialisasi karena itu pandangan lama, yang menyebabkan kadang mereka tidak memiliki tim media karena hanya dipandang sebagai pelengkap.  

Dalam era reformasi, cara pandang semacam ini seharusnya bergeser pada bentuk komunikasi politik dua arah (two way trafiic of communication) dalam perspektif Lasswellian yang lebih menekankan terjadinya proses diskusi publik mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik.

Baca Juga: Menerka Peluang Anies Baswedan

Untuk menjamin terjadinya diskusi publik yang sehat, sebuah media harus bebas dari tekanan pihak manapun baik negara, masyarakat, ataupun pasar. Dalam perspektif komunikasi politik demokratis, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik (media of political communication).

Kinerja media sebagai media komunikasi politik ini, jelas menuntut kualitas standar kelompok wartawan (joumalism group) yang berada di balik media massa. Khususnya melalui berita-berita politik yang ditulis oleh kelompok wartawan inilah yang diharapkan terjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat sejak awal sudah bisa mengenal para bakal calonnya. (*)