JAKARTA, TELISIK.ID - Sikap Pemerintah Pusat (Pempus) dinilai tidak adil terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau atas hasil pengelolaan minyak bumi.

Pasalnya, seluruh pengelolaan minyak di Riau diambil alih oleh Pempus, termasuk blok-blok kecil.

Akibatnya, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Abdul Wahid meminta, pengelolaan ladang minyak di blok-blok kecil di Riau dikelola oleh Pemda Riau. Jika tidak diijinkan, maka Riau akan meminta merdeka, seperti halnya Provinsi Aceh dan Papua.

"Oleh karena itu apakah kami harus teriak merdeka. Ketika kami teriak merdeka baru dikasih Fee blog, apakah negosiasi antara Pemda kepada Pempus seperti itu? jangan hanya Papua saja," tegasnya di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, pada RDP Komisi VII DPR beberapa waktu lalu lewat video viralnya.

Menurut Abdul Wahid, saat ini meminta pengelolaan ladang kecil di Blok Wes Kampar dan Siak mampu menghasilkan 1000 sampai 2000 barel per hari. Untuk itu, politisi asal Riau ini meminta Pempus menyerahkan pengelolaan kepada Pemda Riau.