Penggunaan LPG Segera Distop Pemerintah, Ternyata Ini Penggantinya

Dalam penjelasannya, Dadan menyatakan bahwa harga gas di hulu yang saat ini berada di kisaran US$ 4,72 per MMBTU menjadi salah satu faktor penyebab harga jargas belum bisa bersaing dengan harga LPG bersubsidi.

"Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu ke masyarakat itu lebih mahal dari pada LPG 3 kg (subsidi). Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial (non subsidi)," jelas Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Sabtu (31/8/2024).

Baca Juga: Beli Gas LPG Harus Pakai KTP, Warga Kota Kendari: Merepotkan

Dadan menambahkan, Kementerian ESDM saat ini sedang mengkaji ulang skema yang memungkinkan harga gas jargas bisa lebih kompetitif, terutama bagi masyarakat pengguna LPG bersubsidi.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan subsidi pada harga gas di hulu. Hal ini bertujuan agar harga gas jargas bisa lebih murah dan tidak terlalu membebani masyarakat.

"Kita lagi ngitung. Ya oke kalau itu besaran mana subsidinya. Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun," ungkapnya.

Namun, Dadan menekankan bahwa untuk bisa memperluas jargas di seluruh Indonesia, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Pembangunan jaringan gas bumi membutuhkan investasi yang besar dan harus dilakukan secara bertahap.

Meski demikian, Dadan optimis bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta, pengembangan jargas bisa terwujud.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai lonjakan konsumsi LPG di masyarakat. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG telah menyebabkan beban berat pada devisa negara.

"Gas kita LPG konsumsi 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus? Apa gak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja dibiarkan untuk importir main terus," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pengembangan jargas untuk rumah tangga.

Baca Juga: LPG 3 Kilogram Diprediksi Naik hingga 8,17 Juta Ton pada 2025

Dengan adanya jargas, pemerintah berharap konsumsi LPG bisa ditekan secara signifikan. Selain itu, pengembangan jargas juga diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor LPG.

Tidak hanya itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya pengembangan industri LPG di dalam negeri. Menurutnya, dengan membangun industri LPG domestik, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor LPG dari luar negeri.

"Memang selain LPG bersubsidi kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, pengembangan jargas di Indonesia tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur yang ada. Pembangunan jargas memerlukan jaringan pipa yang luas dan terintegrasi, serta membutuhkan investasi yang tidak sedikit. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS