Penyaluran Bansos 50 Juta Warga Diatur Pakai AI, Berikut Syarat Terbaru dari Komdigi

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Rabu, 24 Juni 2026

0 dilihat

Teknologi AI disiapkan pemerintah untuk membantu penyaluran bansos kepada 50 juta warga Indonesia. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Transformasi digital kian merambah berbagai layanan publik. Kini, pemerintah menyiapkan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu memastikan bantuan sosial menjangkau puluhan juta warga yang berhak menerima.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempersiapkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem penyaluran bantuan sosial atau bansos. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan penggunaan AI menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat intervensi digital dalam layanan publik, khususnya pada mekanisme distribusi bantuan sosial. Sebelum direncanakan diterapkan secara lebih luas, program tersebut telah melalui tahap uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Meutya, jumlah penerima manfaat yang akan terlibat dalam program tersebut mencapai sekitar 18 juta keluarga. Jika dikonversi berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima, angka tersebut setara dengan sekitar 50 juta warga Indonesia.

"Karena angkanya penerimanya itu kurang lebih, 18 juta keluarga atau setara dengan 50 juta, manusia Indonesia," kata Meutya dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa skala penerapan yang sangat besar membuat program tersebut menjadi salah satu agenda transformasi digital yang mendapat perhatian pemerintah. Pemanfaatan AI diharapkan dapat membantu proses identifikasi dan penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Ramai Informasi Pemberian Bansos Tunai Rp 5,4 Juta per Orang, Begini Penjelasan Anak Buah Luhut

Selain meningkatkan akurasi data penerima, teknologi tersebut juga diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam distribusi bantuan sosial yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Meutya menilai bahwa apabila sistem tersebut berhasil diadopsi secara luas dan berjalan sesuai perencanaan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menerapkan model penyaluran bantuan sosial berbasis AI dalam skala puluhan juta penerima manfaat.

"Dan kalau sudah nanti, berhasil diadopsi, ini menjadi salah satu, yang pertama di dunia," ujarnya.

Gagasan pemanfaatan AI dalam sistem bansos sebelumnya juga telah disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, teknologi digital dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan bantuan diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui pengolahan data yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya melakukan pemetaan penerima manfaat secara lebih akurat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketidaksesuaian data yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam berbagai program bantuan sosial.

Pemerintah juga mendorong perubahan pola bantuan dari skema subsidi barang menuju subsidi yang langsung diberikan kepada individu penerima manfaat berdasarkan perhitungan dan data yang dimiliki pemerintah. Skema tersebut dinilai dapat membuat bantuan lebih terukur serta mudah diawasi.

"Jadi, misalnya nih, kalau bansos ini on target, dan kemudian kita nanti berikan tidak lagi kepada subsidi, kepada barang, tapi subsidi pada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira 5,4 juta rupiah," kata Luhut saat memberikan sambutan pada acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta.

Baca Juga: Bansos Rp 600 Ribu Cair Mei 2026, Berikut Akses Cek Status Penerima BPNT di Semua Daerah

Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah mengetahui secara lebih rinci kondisi penerima manfaat sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis data juga diharapkan memperkuat efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Saat ini pemerintah masih mematangkan berbagai aspek teknis dan konsep implementasi program tersebut. Sejumlah tahapan, mulai dari integrasi data, pengembangan sistem digital, hingga mekanisme pengawasan, masih terus disiapkan sebelum penerapan dilakukan secara lebih luas.

Selain mendukung agenda transformasi digital nasional, penggunaan AI dalam penyaluran bansos juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan digital. Dengan jumlah penerima yang mencapai puluhan juta warga, program tersebut berpotensi menjadi salah satu proyek digital berskala besar dalam layanan sosial pemerintah.

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bantuan sosial berbasis AI diharapkan dapat menghadirkan mekanisme distribusi yang lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau masyarakat penerima manfaat secara lebih efektif di masa mendatang. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS