Ramai Informasi Pemberian Bansos Tunai Rp 5,4 Juta per Orang, Begini Penjelasan Anak Buah Luhut

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 12 Juni 2026

0 dilihat

Informasi bansos tunai Rp5,4 juta ramai dibahas, pemerintah menegaskan bukan bantuan baru. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Informasi mengenai bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 5,4 juta per orang yang beredar dalam beberapa hari terakhir memicu beragam respons masyarakat.

Pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kemudian memberikan penjelasan terkait angka tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa nominal Rp 5,4 juta bukan merupakan bantuan tunai baru yang akan diberikan kepada seluruh warga negara.

Menurut dia, angka tersebut hanya merupakan ilustrasi dari akumulasi berbagai program perlindungan sosial yang saat ini sudah berjalan.

"Angka Rp 5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, nilai tersebut digunakan sebagai gambaran potensi manfaat yang dapat diterima rumah tangga penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial yang tersedia. Karena itu, jumlah bantuan yang diterima setiap rumah tangga dapat berbeda-beda.

"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujarnya.

Jodi mengatakan, besaran manfaat yang diterima masyarakat sangat bergantung pada kondisi dan tingkat kelayakan masing-masing penerima. Tidak semua rumah tangga akan memperoleh bantuan dengan nominal yang sama.

"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," katanya.

Baca Juga: Bansos Rp 600 Ribu Cair Mei 2026, Berikut Akses Cek Status Penerima BPNT di Semua Daerah

Menurut Jodi, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi sistem perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan dan subsidi dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Ia menjelaskan, reformasi tata kelola bantuan sosial dirancang agar proses penyaluran program menjadi lebih presisi, efisien, transparan, serta mudah diakses masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Lebih lanjut, Jodi menegaskan perubahan sistem yang sedang dilakukan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan selama ini. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

Saat ini, pemerintah masih menjalankan proses transformasi tersebut secara bertahap. Uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial telah dilakukan di sejumlah daerah dan hasilnya akan terus dievaluasi sebelum diterapkan secara nasional.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial yang lebih banyak menggunakan mekanisme transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026), Luhut menyebut rata-rata nilai bantuan yang dihitung dari berbagai program sosial dapat mencapai Rp 5,4 juta per orang.

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang," kata Luhut.

Baca Juga: Pencairan Bansos 2026 Kembali Lewat Puskesos, Begini Penjelasan Aturannya

Menurut Luhut, skema baru tersebut akan didukung oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia menjelaskan integrasi data melalui Digital Single ID akan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dan bantuan tunai langsung dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujar Luhut. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS