Perolehan Suara Capres-Cawapres di 1.223 TPS Tak Sesuai Sirekap, KPU Klaim Server Aman dan Sudah Diaudit

Mustaqim, telisik indonesia

Selasa, 20 Februari 2024

0 dilihat

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos (tengah), menjelaskan perkembangan perolehan suara Pemilu 2024 lewat penggunaan Sirekap di Media Center KPU RI, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam. Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut masih ada 1.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang data perolehan suara Pemilu 2024 di formulir C-hasil plano tidak sinkron dengan hasil konversi pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Ketidaksinkronan data perolehan suara ini sudah terjadi sejak formulir C-hasil plano diunggah ke Sirekap usai pemungutan suara di TPS pada Rabu, 14 Februari 2024, meski KPU mengaku telah melakukan pembenahan pada Sirekap.  

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan, data perolehan suara dari 1.223 TPS yang belum sinkron dengan Sirekap adalah jenis pemilihan presiden-wakil presiden. Jumlah TPS tersebut berdasarkan data per 19 Februari 2024 pukul 08:52 WIB.

“Kesalahan pemasukan data ini terjadi karena foto data formulir model C-hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem,” ujar Betty di Media Center KPU RI, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam.

KPU sebelumnya menyatakan Sirekap lebih baik dibanding sistem informasi penghitungan (Situng) seperti yang digunakan pada Pemilu 2019. Menurut Betty, aplikasi Sirekap didukung teknologi pengenalan tanda optis atau optical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Sirekap diyakini memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversi menjadi data numerik di Sirekap.

Walau Sirekap dijadikan sebagai alat bantu, Betty mengklaim bahwa KPU bisa langsung mengetahui jika terjadi kesalahan data. Kendati begitu, KPU berjanji terus berupaya memperbaiki data-data anomali di Sirekap.

“Kami sudah sampaikan dari hari ke hari, kami menemukan beberapa data yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali. Jadi secara terbuka kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten/kota,” kata Betty.

Baca Juga: Perolehan Suara Capres-Cawapres di Sirekap Tak Sinkron dengan C Hasil Plano, Bawaslu Berpatokan Rekapitulasi Manual

Terhadap tudingan dari berbagai pihak yang menyebut server data Sirekap berada di luar negeri, Betty mengklaim semua data dipastikan aman.

“Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Namun, dia mengakui bahwa gangguan terhadap Sirekap yang terjadi mulai 14 Februari 2024. Saat itu, menurut Betty, traffic naik yang salah satunya disebabkan oleh gangguan DDoS (Distributed Denial of Service/Penolakan Layanan secara Terdistribusi).

DDoS adalah serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirimkan lalu lintas palsu ke suatu sistem atau server secara terus menerus. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga server tidak dapat mengatur seluruh traffic dan menyebabkan down.

“KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini,” jelasnya.

Ketua Cyberity, Arif Bangaip Kurniawan, sebelumnya mengaku telah menemukan kekacauan yang terjadi pada keamanan cyber Pemilu 2024. Dia mengatakan, keanehan pada sistem jaringan informasi dan teknologi (IT) KPU sudah terjadi sejak lama dan terkesan dibiarkan.

“Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” tegas Arif di Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Arif mendesak KPU segera memperlihatkan kepada publik terkait audit keamanan sistem dan audit perlindungan data warga negara Indonesia (WNI) agar tidak menimbulkan keresahan.

Arief mengungkapkan, Cyberity memperoleh beberapa temuan seperti sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id yang menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, mendesak untuk dilakukan audit pengadaan Sirekap oleh KPU.

“Saya pikir kalau (audit) itu memang harus, bukan untuk apa-apa, tapi kita lebih untuk evaluasi,” desak Kaka.

Kaka meminta audit tidak hanya dilakukan pada Sirekap, tapi juga pada penggunaan anggaran dalam proses pengadaannya.

“Jangan-jangan kita membayar terlalu mahal atau jangan-jangan membayar pada posisi yang salah,” tegasnya.

Merespons desakan untuk dilakukan audit terkait Sirekap dan anggaran pengadaannya, Betty mengatakan sudah diaudit oleh pihak berwenang.

“Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Assessment-nya juga sudah dilakukan,” kilah Betty tanpa bersedia menyebut lembaga audit yang dimaksudnya.

Betty beralasan, mekanisme kerja pada Sirekap sudah sangat detail sehingga masyarakat bisa memeriksa dan membandingkan secara langsung antara data di Sirekap dengan formulir C-hasil penghitungan suara di TPS.

“(Tapi) Jangan lupa, hasil resmi (pengumuman perolehan suara) adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari TPS ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan, red) sampai KPU RI,” jelasnya.

Adanya kesalahan hasil konversi data perolehan suara di Sirekap, Betty memastikan bahwa KPU akan mengevaluasinya. Evaluasi dilakukan pada penggunaan infrastruktur dan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu 2024 hingga ke level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca Juga: KPU Pastikan Sirekap Bukan Hasil Resmi Perolehan Suara Pemilu 2024, Hasyim: Hanya Alat Bantu Informasi

“Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apapun jenis sistem informasi yang digunakan akan sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karenanya ini menjadi bagian evaluasi KPU,” ujar Betty.

Menyinggung infrastruktur, Betty beralasan bahwa data yang diunggah petugas KPPS membutuhkan dukungan telepon selular berbasis android yang memadai dan jaringan internet yang cepat.

“Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin,” tandasnya.

Permasalahan yang muncul di Sirekap ini menjadi alasan bagi KPU untuk menghentikan sementara rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK pada Minggu (18/2/2024).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan, penghentian sementara rapat pleno di PPK ini tidak dilakukan serentak di seluruh kecamatan.

“Kalau yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak pernah berhenti total, tidak,” ujar Hasyim, Senin (19/2/2024) malam.

Kecamatan yang rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024-nya sudah sama, kata Hasyim, tayangan antara yang diunggah dengan hasil perolehan suara, maka rekapitulasi terus berjalan. Dia beralasan penghentian sementara rapat pleno rekapitulasi di kecamatan adalah untuk meminimalisasi kebingungan PPK.

“Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C-Hasil, yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka sambil ditayangkan itu Sirekapnya,” terang Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2024, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS