Perubahan APBD Sulawesi Tenggara 2023 Prioritaskan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Erni Yanti, telisik indonesia
Kamis, 28 September 2023
0 dilihat
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto saat Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, dengan agenda pengambilan keputusan atas Raperda tentang Perubahan APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023. Foto: Ist.
" DPRD Sulawesi Tenggara menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, dengan prioritas kepentingan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Sulawesi Tenggara menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, dengan prioritas kepentingan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Persetujuan itu dilakukan, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, dengan agenda pengambilan keputusan atas Raperda tentang Lerubahan APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023, Rabu (27/9/2023) malam.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua fraksi, pimpinan dan anggota DPRD telah bekerjasama menyempurnakan Raperda tentang Perubahan APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Pembangunan Patung Oputa Yi Koo di Baubau Belum Rampung
Ia menyampaikan bahwa pada Selasa 26 September 2023, telah menyepakati bahwa secara garis besar substansi serta prioritas program dan kegiatan berdasarkan masukan dan pandangan fraksi-fraksi
"Kesepakatan kami terkait arah kebijakan belanja daerah yang mengalami peningkatan sebesar 8,21 persen, tidak diarahkan untuk kebutuhan belanja barang dan jasa yang sifatnya kuantitatif untuk ASN, harus diutamakan kepentingan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Andap Budhi Revianto.
Lebih lanjut Andap menyampaikan, fokus distribusi belanja daerah memperhitungkan aspek pemerataan secara proposional di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Inspektorat Tak Mampu Audit Kasus Kapal Pesiar, Polda Sulawesi Tenggara Serahkan ke BPKP
"Menyepakati beberapa program yang berasal dari aspirasi atas kebutuhan masyarakat, yang saya konstruksikan dalam lima bidang kesejahteraan rakyat, yang juga sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri," ucapnya.
Sementara Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh membantah, sebagian usulan Pj gubernur tidak dimasukan dalam perubahan APBD.
"Semua rekomendasi dari pak Pj kami sahuti di APBD perubahan ini, termasuk pembiayaan renovasi rujab gubernur, yang direlokasikan untuk pembangunan rumah layak huni masyarakat," tuturnya. (B)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
