Pesan WhatsApp Sekda Kendari Larang Kepala OPD Ajukan Anggaran ke Dewan Bocor

Akibat kejadian itu, sedikitnya dua fraksi mengambil langkah Walk Out dalam rapat Banggar tersebut, mereka adalah Fraksi Golkar dan NasDem.

Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik mengaku, mendapat pesan WhatsApp tersebut sejak Selasa (25/8/2020) malam. Sehingga dalam rapat Banggar bersama OPD yang berlangsung esok harinya pihaknya mengambil langkah Walk Out.

Atas kejadian itu, Rajab Jinik menilai Sekda Kota Kendari telah melecehkan salah satu fungsi Dewan, yakni penganggaran.

"Beredarnya WhatsApp Ibu Sekda itu sangat menyayat hati kami sebagai DPRD, karena Dewan bekerja atas aturan dan Undang-Undang," jelasnya.

Katanya, rapat Banggar merupakan hasil dari pembahasan di tingkat komisi yang nantinya akan menjadi dasar pembetukan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun dengan beredarnya WhatsApp tersebut, dirinya sudah tidak sepakat.

"Jika OPD sudah tidak bisa mengusulkan anggaran di DPRD, ngapaian datang di DPRD, lebih baik konsultasi saja di Pemkot Kendari. Bikin aja sendiri, nggak usah bawa di DPRD kalau tidak dihargai lagi sebagai lembaga yang mempunyai marwah yang sama-sama bekerja berdasarkan Undang-Undang," tegasnya.

Baca juga: Marak PSK, Alpen Sultra Gelar Penyuluhan Reproduksi yang Aman

Olehnya itu, Politisi Golkar ini mendesak Pemkot Kendari untuk segera meminta maaf secara terbuka.

"Pemkot harus minta maaf, baik di media sosial, di media pemberitaan maupun dalam rapat dengan DPRD. Jika tidak, maka ini akan menjadi masalah serius, karena di DPRD akan muncul faksi-faksi," cetusnya.

Sementara itu, La Ode Ashar yang juga Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kendari menuturkan, adanya pesan WhatsApp tersebut membuat lembaga DPRD menjadi rendah.

Meski ia mengaku, pesan tersebut memang ditujukan ke Kepala OPD, namun katanya, subtansi dari pesan itu menyiratkan maksud dan diartikannya fungsi anggaran DPRD Kendari menjadi hilang.

Katanya, fungsi pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), itu menjadi tidak bermakna.

"Karena mereka datang dengan floating anggaran yang sudah ada di masing-masing OPD. Tidak ada lagi inovasi yang bisa diubah dan tidak ada lagi usulan-usulan program dari Kepala OPD ke pada DPR. Karena mereka sudah ditekan," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar saat dikonfirmasi mengatakan, kiriman WhatsApp tersebut ditujukan untuk OPD dan bukannya ke DPRD. Terlebih katanya, ia selaku Sekda juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Apa yang salah dengan pernyataannya. Saya kirim WhatsApp itu ke Kepala OPD, saya selaku Sekda yang juga Ketua TAPD dan juga selaku pimpinan tertinggi ASN yang tentunya, selaku atasan langsung ke kepala OPD. Di mana letak kesalahannya," ungkapnya.

Dirinya juga mengaku, tidak pernah mencampuri urusan DPRD. Katanya, ia hanya mengurus para OPD.

"Pertanyaannya, WhatsApp itu saya tujukan ke DPRD kah atau untuk Kepala OPD? Kenapa harus minta maaf. Makanya saya tanya, di mana salahnya WhatsAppku," tutupnya.

Reporter: Kardin

Editor: Haerani Hambali