Piala Dunia FIFA 2026: Gugatan dari Pinggiran Lapangan

Abrar, telisik indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026

0 dilihat

Abrar, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan sosiolog olahraga. Foto: Ist.

Oleh: Abrar

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan sosiolog olahraga

PIALA Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara baru saja menutup tirainya dengan gemuruh tepuk tangan dan rekor kehadiran penonton yang fantastis. Sebanyak 6.810.966 orang memadati stadion-stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—mencatatkan rata-rata 65.351 penonton per pertandingan dengan tingkat keterisian tribun mencapai 99,7 persen.

Di luar lapangan, perputaran uang global diperkirakan menembus angka Rp15.000 triliun ($1.000 miliar), dengan pendapatan FIFA sendiri menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa senilai Rp269 triliun ($15 miliar). Media global bergegas menobatkannya sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam sejarah sepak bola modern.

Namun, jika kita bersedia menyingkap tirai panggung megah tersebut, kita akan menemukan realitas yang jauh lebih dingin. Di balik kembang api seremonial yang menerangi langit, turnamen tiga negara ini menyisakan satu gugatan fundamental: ketika akses disaring oleh dinding tebal kekuasaan dan stadion diubah menjadi mal eksklusi, masihkah sepak bola menjadi milik rakyat?

Turnamen ini secara gamblang mempertontonkan bagaimana sepak bola dipaksa berlutut di hadapan kepentingan modal dan kontrol geopolitik. Gejala tersebut bahkan telah nyata sejak peluit pertama belum dibunyikan, dimulai dari komodifikasi birokrasi melalui kebijakan visa. Tuan rumah gencar memamerkan narasi "pesta inklusif dunia", namun sistem imigrasi mereka justru bertindak sebagai filter ideologis dan ekonomi yang diskriminatif.

Ribuan suporter dari negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin harus menelan kekecewaan setelah permohonan visa mereka ditolak secara sepihak tanpa transparansi. Sementara itu, biaya aplikasi yang hangus menguap begitu saja ke dalam kas birokrasi. Ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan penegasan hegemoni bahwa tuan rumah Amerika memegang kendali atas siapa yang berhak merayakan sepak bola secara langsung.

Baca Juga: Harga 'Maroko' dan Drama Pengkhianatan Jersey di Pasar Ikan

Bagi suporter yang cukup beruntung melintasi batas negara, mereka justru dihadapkan pada eksploitasi ekonomi melalui skandal harga tiket. FIFA dan komite lokal secara agresif menerapkan sistem legalisasi pasar sekunder (dynamic pricing) yang membuat harga tiket melambung ke tingkat yang tidak masuk akal.

Akibatnya, terjadi penggusuran demografis di dalam stadion. Tribun yang dulunya riuh oleh kultus suporter fanatik dari kelas pekerja kini digantikan oleh deretan penonton elite korporat dan turis berswafoto. Industri ini sedang memakan habis kecintaan konsumen loyalnya sendiri demi memeras profit maksimal.

Ironisnya, eksklusi terhadap identitas suporter tidak hanya menguras dompet, tetapi juga merambah ruang fisik melalui sterilisasi ruang publik. Demi kenyamanan sponsor kelas kakap dan standar keamanan yang berlebihan, kota-kota peyelenggara disterilkan dari ekspresi budaya akar rumput.

Pedagang lokal, musisi jalanan, dan atribut kultural yang dianggap mengganggu estetika korporasi disingkirkan dari radius stadion. Ruang publik kehilangan jiwanya, diubah menjadi area komersial buatan yang dingin, di mana ekspresi identitas yang tidak sejalan dengan narasi tuan rumah segera dibungkam.

Aroma standar ganda dan dominasi kekuasaan global ini bahkan merembes hingga ke korps baju hitam di lapangan. Tragedi pemulangan wasit Omar Abdulkadir Artan asal Somalia di tengah turnamen menjadi bukti empiris yang paling telanjang. Pengadil lapangan terbaik dari tanah Afrika ini didepak bukan karena kesalahan teknis di rumput hijau, melainkan karena restriksi imigrasi negara penyelenggara.

Ketidakberdayaan FIFA yang berlindung di balik dalih "wewenang penuh negara tuan rumah" membongkar rapuhnya narasi independensi sepak bola. Di bawah otoritas global saat ini, posisi tawar representasi Dunia Ketiga begitu rentan; ketika hak profesional seorang wasit pinggiran dengan mudah dijegal oleh benteng geopolitik Barat, FIFA justru memilih angkat tangan dan melempar tanggung jawab.

Ketimpangan perlakuan ini menegaskan bahwa lapangan hijau tidak pernah benar-benar netral. Sifat diskriminatif industri ini terpampang jelas pada nasib yang menimpa Timnas Iran. Terjebak di tengah sanksi ekonomi Barat dan isolasi geopolitik, skuad Iran harus bertanding dengan tangan terikat.

Mereka tidak hanya mengalami kesulitan mencari lawan uji coba pra-turnamen dan tekanan psikologis di ruang konferensi pers, tetapi juga didera kelelahan fisik yang sistemik. Hak pemulihan (recovery) para atlet sengaja dikikis oleh karut-marut logistik; waktu krusial yang seharusnya digunakan untuk istirahat justru habis menguap di perjalanan demi memenuhi jadwal pertandingan yang memaksa mereka bolak-balik melintasi perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Apa Kabar Stunting? Ketika Krisis Senyap Kalah oleh Riuh Berita

Jargon FIFA mengenai "netralitas olahraga" seketika runtuh ketika industri secara pasif membiarkan sebuah tim nasional dikucilkan secara politik sekaligus didegradasi secara fisik hanya karena paspor dan situasi geopolitik negara mereka. Puncaknya, absurditas intervensi politik praktis mewujud secara vulgar dalam intervensi kartu merah Folarin Balogun oleh Donald Trump menjelang laga melawan Belgia.

Ketika seorang figur politik atau kepala negara adidaya mulai ikut campur dalam ranah disiplin permainan demi gengsi nasionalisme chauvinistik, integritas olahraga secara otomatis runtuh. Sepak bola tidak lagi diproses berdasarkan Laws of the Game dan prinsip Fair Play, melainkan disetir oleh ego kekuasaan sektoral yang ingin menggunakan lapangan hijau sebagai panggung instrumen politiknya.

Piala Dunia 2026 mungkin telah usai dan tercatat sukses secara finansial. Namun, enam noktah hitam di atas adalah alarm keras bagi kita semua. Turnamen ini menjadi bukti empiris bahwa sepak bola global sedang mengalami krisis eksistensial akut.

Jika tren komodifikasi, represi, dan intervensi geopolitik ini terus dibiarkan tanpa perlawanan pemikiran, maka kita harus bersiap menghadapi kenyataan pahit: bahwa sepak bola rakyat yang kita cintai menunggu riwatnya tamat, dan yang tersisa hanyalah sebuah sirkus kapitalis megah yang telah kehilangan jiwanya. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS