Pikirkan Kemaslahatan Umat, Ini 8 Point Hasil Musyawarah Alim Ulama NU Jatim
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Kamis, 31 Maret 2022
0 dilihat
Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH M Anwar Manshur bersama KH Marzuki Mustamar dalam Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur di Ponpes Sunan Bejagung Tuban. Foto: PW NU Jatim
" Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur (Jatim) menghasilkan sejumlah keputusan penting "
SURABAYA, TELISIK.ID - Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur (Jatim) menghasilkan sejumlah keputusan penting.
Dipimpin Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, di antaranya, pentingnya memperhatikan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama dalam menjalankan roda organisasi.
"Maka diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidak patuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama," tutur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah di Tuban, Kamis (31/3/2022).
Forum Musyawarah Alim Ulama menegaskan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jatim tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apa pun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan pondok pesantren.
"Memohon kepada PBNU agar membuka forum dialog dengan presiden, wakil presiden, Mendiknas, DPR RI kususnya komisi VIII, mengenai poin-poin RUU Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam," tutur Kiai Mutawakkil Alallah, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
Selain itu, dalam musyawah alim ulama NU Jatim di Tuban tersebut menghasilkan delapan point penting antara lain:
Baca Juga: Cari Pemimpin Layak Dipilih di Pemilu 2024, NU Jatim Gelar Forum Musyawarah Alim Ulama
1. Merujuk kepada taujihat Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat pleno dan musyawarah alim ulama, maka diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidak patuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama.
2. PW NU Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan pondok pesantren.
3. Memohon kepada PBNU agar membuka forum dialog dengan presiden, wakil presiden, Mendiknas, DPR RI khususnya komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-Undang Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam.
4. Memohon ke PBNU, sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung agar segera memastikan sistem Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA) yang akan diberlakukan, dalam setiap Konferensi dan Muktamar tanpa harus menunggu keputusan Munas dan Kombes yang akan datang.
Baca Juga: NU Jatim Tolak Penundaan Pemilu 2024
5. Pelaksanaan penerapan sistem AHWA di Jawa Timur, berdasarkan keputusan rapat gabungan yang dilaksanakan di Ponpes Lirboyo pada tanggal 28 Desember 2021, tentang pemberlakuan sistem AHWA untuk Pemilihan Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah telah diberlakukan dalam beberapa konferensi cabang di Jawa Timur.
6. PWNU Jawa Timur memberikan arahan bahwa dalam menerapkan toleransi beragama, tidak mengarah pada toleransi agama, sehingga berakibat terhadap pengkaburan prinsi-prinsip Aqidah dari masing-masing agama.
7. PWNU Jawa Timur memohon kepada PBNU untuk mengusulkan kepada Menteri Agama RI, untuk menunda pemberlakuan kriteria Imkanur Rukyah neo-MABIMS yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi bulan 6,4 derajat karena belum masifnya sosialisasi kriteria baru tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
8. Merespon Taujihat dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur maka Musyawarah Alim Ulama NU Jawa Timur agar, forum dalam Rapat Pleno PWNU Jatim ini melaksnakannya sesuai dengan bidang masing-masing. (C)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Edutor: Kardin
