adplus-dvertising

Pimpinan Pusat Surati Presiden, PKS Jawa Timur Tolak Kenaikan BBM

Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Selasa, 06 September 2022
353 dilihat
Pimpinan Pusat Surati Presiden, PKS Jawa Timur Tolak Kenaikan BBM
Penolakan PKS Jawa Timur atas kenaikan BBM yang mensengsarakan rakyat. Foto: Yudhie/Telisik.

" DPW PKS Jawa Timur menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah soal menaikan harga BBM yang merugikan rakyat. Juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk batalkan kebijakan itu "

SURABAYA, TELISIK.ID - DPW PKS Jawa Timur menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah soal menaikan harga BBM yang merugikan rakyat. Juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk batalkan kebijakan itu.

"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikan BBM bersubsidi," tegas Ketua PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin menghimpit rakyat, salah satunya adanya harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.


"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.

Baca Juga: Penyidik Diminta Hati-Hati dengan Ferdy Sambo: Dia Tau Caranya Cari Jalan Keluar

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu.

Irwan menegaskan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.

Jawa Timur, kata dia, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan. Sembari menambahkan, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil.

Jika kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.

Baca Juga: Kurangi Beban Negara, Ansor Sebut Kenaikan BBM Realistis

"Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," kata Irwan.

Senada dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi.

"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikan, harga akan semakin tak terkendali," ujarnya singkat. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin

TAG:
Artikel Terkait
Baca Juga